Warinussy: Pemimpin Politik Rakyat Papua Barat Harus Rendah Hati dan Bersatu

Selasa 2014-11-11 20:43:30

MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Perkembangan politik dalam konteks memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri (self determination) bagi masyarakat adat di Tanah Papua, sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), harus terus diperjuangkan dengan rendah hati dan bersatu.

Hal ini disampaikan Yan CH Warinussy, peraih penghargaan Internasional di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), "John Humphrey Freedom Award" tahun 2005, dalam siaran pers, yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Selasa (11/11/2014) sore.

 

Menurut Warinussy, perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat harus menjadi pemicu bagi dimulainya persatuan dan kesatuan diantara para pemimpin Papua yang kini terus konsisten untuk berjuang.

 

“Ini sangat penting mengingat dalam waktu dekat, tepatnya di awal Desember 2014 mendatang bakal diselenggarakan ‘Pertemuan Pemimpin Papua Barat’ di Port Villa, Vanuatu.”

 

“Pertemuan di Vanuatu bakal diikuti oleh semua pemimpin faksi perjuangan politik di Tanah Papua, dan hendaknya menjadi pertemuan untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi, sekaligus mempersatukan, mempersiapkan dan mendorong langkah ke arah yang lebih damai dan bersahabat,” kata advokat senior ini.

 

Direktur Eksekutif LP3BH ini mengungkapkan, tidak diterimanya aplikasi rakyat Papua Barat sebagai anggota dari Melanesian Spearhead Group (MSG) tahun 2014, semata-mata dikarenakan tak adanya persatuan diantara semua organ perjuangan politik rakyat Papua.

 

“Walaupun West Papua National Coalition for Liberation sudah mengajukan aplikasinya atas nama rakyat Papua, tetapi akhirnya gagal diterima dalam MSG Leader Summit beberapa waktu lalu, karena alasan tidak didukung oleh semua elemen rakyat di Tanah Papua.”

 

“Secara pribadi dan dalam kapasitas sebagai seorang pembela HAM, saya himbau para pemimpin untuk sudah mulai berpikir dan berbicara sejak sekarang mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan, dengan tanpa mempersoalkan asal daerah, suku, ras, keturunan maupun latar belakang politik masing-masing,” harap Warinussy.

 

Disampaikan, agenda perjuangan politik dalam upaya mencapai kesempatan untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri adalah sesuatu yang legal, dan diakui secara universal oleh semua bangsa sebagai hak asasi manusia.

 

“Karena itu kita harus terus memperjuangkannya secara damai, dan bermartabat, agar terus mendapatkan dukungan dari komunitas internasional,” ujar Warinussy.

 

Sebelumnya, seperti ditulis media ini, Ketua panitia penyelenggara, Pastor Alan Nafuki menegaskan, pemerintah Vanuatu sudah siap menyelenggarakan simposium pemimpin politik rakyat Papua Barat, yang direncanakan berlangsung sejak 30 November – 4 Desember 2014 mendatang. 

 

"Utusan pemerintah dan Melanesian Spearhead Group juga akan hadir dalam pertemuan ini,” kata Pasto Nafuki, seperti di tulis Radio New Zealand, sore kemarin. (Baca: Vanuatu Pastikan Simposium Pemimpin Papua Barat Akhir November).

 

OKTOVIANUS POGAU