ArsipFMMP Desak Pemerintah Percepat Pilgub Papua

FMMP Desak Pemerintah Percepat Pilgub Papua

Jumat 2012-11-02 16:04:15

PAPUAN, Jayapura—  Pilkada gubernur Provinsi Papua sampai saat ini belum ada kejelasan, bahkan belum ada kepastian kapan waktu pemilihan gubernur.

Hingga saat ini, ketidakjelasan ini mendapat sorotan keras dari Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP). Dalam keterangan persnya FMMP mendesak pemerintah Provinsi Papua untuk percepat dan  segera melakukan pemilihan gubernur provinsi Papua.

 

Hal ini disampaikan oleh Ketua FMMP, Thomas Ch Syufi saat jumpa pers bersama wartawan pada kamis siang, 1 November 2012, di café Prima Garden Abepura, Jayapura, Papua.

Menurut Thomas, selama setahun belakangan ini FMMP menilai provinsi Papua telah kehilangan kekuasaan dan hal ini dinilai gubernur karataker gagal melaksanakan tugasnya sebagai gubernur cartaker karena yang seharunsya ia seharusnya menyiapkan dan menyukseskan pilkada gubernur provinsi Papua, akan tetapi itu semua tidak dilakukan dan memakan waktu yang lama, hingga saat ini.

DPRP sebagai lembaga legislatif yang bekerja untuk mengontrol kinerja pemerintah yang salah satunya adalah kinerja gubernur juga tidak dimanfaatkan secara baik sehingga proses berjalannya pemerintahan di provinsi Papua ini boleh dikatakan kacau balau dan yang menjadi korbannya adalah rakyat Papua.

“Oleh karenanya FMMP mendesak agar pemilihan kepala umum gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua ini segera dilaksanakan agar proses pembangunan di tanah Papua dapat berjalan lancar kembali,” tegas Syufi.

FMMP juga mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di seluruh provinsi Papua agar pada pelaksanaan pemilukada nanti dapat memilih pemimpinnya secara rasional tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan primodialisme dan unsur-unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang akomadatif, aspiratif dan pluralis bagi semua perbedaan yang ada di Papua ini,” jelas Thomas Syuffi.

Selain itu, masyarakat jangan terprovokasi dengan isu-isu murahan yang tidak bertanggung jawab dan tidak membangun. Masyarakat harus memilih pemimpin yang dikenal oleh banyak masyarakat sendiri serta rendah hati, mempunyai kredibelitas untuk membangun Papua dan selalu mudah dijumpai masyarakat.

Kami juga berpesan agar rakyat Papua yang akan menggunakan hak pilihnya poada pilkada nanti harus rasional memilih pemimpin, jangan didasarkan pada pertimbangan dan motivasi tertentu yang pada akhirnya hanya membawa derita panjang bagi masyrakat itu sendiri.

Siapa saja yang akan terpilih nantinya berdasarkan suara mayoritas rakyat diharapkan, kepada para  kandidat-kandidat yang kalah harus berjiwa besar dan legowo. Serta diharapkan tidak ada unsur-unsur ketidakpuasan dari para kontestan yang kalah dalam kompetisi dan terjadi saling gugat-menggugat yang hanya menghambat proses konsolidasi demokrasi dan pembangunan yang lelbih subtansial bagi rakyat Papua.

Dan harus diakui bahwa akhir-akhir ini provinsi Papua mengalami krisis demokrasi parlemen, Semua anggota dewan sebagai representatif dari rakyat parpol dan menjadi salah satu pilar penegakan demokrasi terhinggap hama dan virus yang dapat menghambat masa depan demokrasi di Papua.

Tidak ada kepemimpinan masa depan yang berorientasi global dan berjiwa revolusioner serta memiliki semangat kebangsaan yang berlipat ganda demi membangun negeri ini ke arah yang lebih baik dan menjanjikan.

Hari ini Papua butuh pemimpin juru selamat bukan orator ulung, serta juru deklamator yang banyak berkoar-koar dengan janji palsu bagi rakyat tetapi rakyat butuh kerja nyata.

“Sehingga kami berharap pemilukada gubernur dilaksanakan pada awal tahun 2013 untuk menjawab situasi rakyat hari ini yang lama haus akan pembangunan di Papua,” tutup Thomas Syuffi.

ARNOLE BELAU/FILEMON KEIYA

Terkini

Populer Minggu Ini:

Manasseh Sogavare Mengundurkan Diri Dari Pencalonan Perdana Menteri

0
“Saya sangat menyadari tantangan yang ada dan saya tahu bahwa terkadang hal ini dapat menjadi beban dan kesepian; namun saya yakin bahwa saya terhibur dengan kebijakan yang baik yang kami miliki dan solidaritas dalam koalisi kami.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.