ArsipGubernur dan Kapolda Papua Kembali Dikritik Karena Larang Demo

Gubernur dan Kapolda Papua Kembali Dikritik Karena Larang Demo

Sabtu 2013-04-27 14:06:45

PAPUAN, Jayapura — Setelah mendapat kritikan dari Elias Petege, aktivis hak asasi manusia (HAM) independen, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, dan Kapolda Papua, Tito Karnavian, kembali mendapat kritikan dari Direktur Baptis Voice, Matius Murib, atas perintah pelarangan demo di hari aneksasi Papua yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2013 mendatang.

“Menurut UU No 39/1999 tentang HAM, hak asasi setia manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi, termasuk kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka, kami mengkritik Gubernur Papua dan Kapolda Papua yang melarang diselenggarakannya aksi tersebut,” ujar Murib, melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Sabtu (27/4/2013) siang tadi. 

 

Menurut Murib, dengan akal budi dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya, disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

“Semoga Pemerintah mau memberi ruang kepada warga negaranya di tanah Papua untuk terus  menyampaikan pandangan politiknya secara santun, damai dan sesuai mekanisme dan sistem hukum Negara Indonesia,” kata Murib.

Murib justru meminta agar Gubernur Provinsi Papua segera mendirikan dan memperkuat lembaga HAM, yaitu, Komisi Daerah HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di tanah Papua sesuai amanat UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khusus pada pasal 45 ayat 1-3.

“Rakyat di tanah Papua mulai tidak percaya  dan meragukan kemauan Pemerintah Indonesia untuk perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia di tanah Papua selama ini,” ujar Murib, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua.

Dikatakan, hingga kini korban pelanggaran HAM di tanah Papua terus hidup dalam trauma yang berkepanjangan, karena konflik dan kekerasan masih berlanjut, rasa adil dan damai semakin jauh dari negeri yang kaya raya akan sumber daya alamnya.

“Stop kekerasan dan hormati hak asasi manusia untuk semua orang di tanah Papua,” tutup Murib.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, (baca: KNPB Serukan Aksi Peringati Hari Aneksasi Bangsa Papua Barat) Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor F Yeimo telah mengeluarkan seruan, agar pada tanggal 1 Mei 2013 diperingati sebagai hari “berkabung” nasional, sebab pada tanggal tersebut Papua telah dipaksa berintegrasi dengan Indonesia.

Rencananya, KNPB akan memobilisasi massa rakyat Papua untuk melakukan aksi demo damai dengan menggelar acara panggung terbuka di lapangan Taman Makam Pahlawan, Theys Hiyo Elluay, Sentani, Papua.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Gustaf Kawer: Kasus Teror Bom Adalah Perkara Serius yang Dianggap Remeh...

0
“Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan pihak pemohon tidak dapat membantah dalil termohon. Dari pertimbangan di atas maka gugatan pemohon tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya,” kata Zaka saat membacakan putusan tersebut.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.