ArsipAntropologi Gerakan Sosial di Papua

Antropologi Gerakan Sosial di Papua

Rabu 2013-03-06 11:17:00

Dinamika keberbedaan sejarah dan politik, kompleksitas otsus Papua, pemekaran daerah, politik lokal, dan kekerasan kemanusiaan menjadi momen-momen penting transformasi indentitas sosial budaya dan politik di Tanah Papua. Transformasi yang bermasalah dan berimplikasi luar biasa terhadap posisi orang Papua hingga kini dalam menegosiasikan identitas ke-Papuannya dan proses meng-Indonesia yang penuh problematik dan ketidakpercayaan yang akut.

Pendekatan pembangunan yang sentralistik dan diskriminatif serta hadirnya polisi dan tentara yang melebihi guru-guru membuat Tanah Papua berada dalam citra “daerah rawan” dan ”terbelakang” yang semestinya “diberdayakan”. Dalam bahasa Franz Fanon, awal proses kolonisasi terjadi dalam faham hirarki kebudayaan yang mengganggap budaya satu dengan yang lain lebih rendah, dan dengan demikian harus “dibudayakan”.

Pembangunan dirancang dengan sadar untuk membuat ketergantungan bukannya memfasilitasi rakyat yang bergerak dengan inisiaitf dan proses kreatifnya sendiri. Dalam rezim pembangunan sentralistik Orde Baru hingga saat ini, gerakan sosial di seluruh Indonesia dan di Papua dianggap “komunis” atau “separatis”. Gerakan sosial yang berarti rakyat yang sadar dan bergerak menyuarakan aspirasinya menjadi ancaman serius bagi negara. Dengan cerdas negara merendahkan makna rakyat yang bergerak dengan kesadaran perlawanan menjadi massa yang berarti bisa dikendalikan oleh kekuasaan negara.

Essay ini mengajukan ide mendekati persoalan Papua berbasiskan gerakan sosial (antropologi) pembebasan yang transformatif. Titik sentralnya adalah kepada belajar bersama-sama secara reflektif untuk merubah diri masing-masing (Indonesia-Papua). Memberikan rekognisi dan apresiasi terhadap pengalaman masyarakat sebagai inspirasi sebuah transformasi sosial dan merancang bersama-sama sebuah sejarah baru. Dengan pendekatan berbasis ontologi ini, secara bersama-sama (Indonesia-Papua) secara reflektif menemukan diri mereka dalam rentang sejarah yang panjang dan saling merekognisi dalam identitas budaya dan politik. Praksisnya saya kira adalah memberikan ruang-ruang pembebasan yang emansipatoris dan partisipatif untuk menyemaikan gerakan-gerakan sosial dimana masyarakat Papua akan merubah dirinya, mengorganisasi dirinya menuju proses transformasi yang mereka rancang dan tentu saja terlibat sebagai subyeknya.   

Gerakan Sosial: Antropologi yang Transformatif

Sahabat saya dari Nabire yang seniman dan mengabdikan diri menjadi guru di sebuah sekolah swasta mengungkapkan pengalaman menarik, namun bagi saya sangat inspiratif. Di kampung-kampung yang diamatinya, ladang-ladang perkebunan kini ditumbuhi rumput-rumput, daerah-daerah sagu juga dibiarkan tidak terurus. “Masyarakat dong hanya menunggu bantuan beras saja yang didrop ke pedalaman dan cairnya proposal bantuan,” kisahnya. Bahkan ia sempat didatangi oleh tetua di kampung untuk meminta bantuan dibuatkan proposal yang akan dibawa ke bupati. Ketergantungan terhadap bantuan bagai candu yang membius orang Papua untuk menyandarkan hidupnya kepada bantuan. Jika bantuan tidak datang maka jurang kematian telah menganga. Pemberi bantuan (baca: pemerintah) seolah sebagai dewa penolong yang kemudian merasa sudah cukup berbuat dengan menghaburkan uang-uang bantuan. Pembangunan gedung-gedung fisik, baku tikam merebut kekuasaan lokal, dan mengeksploitasi sumber daya alam mendekati orang Papua pada kematian inisiatif, emansipasi, dan gerakan sosial pada dirinya.   

Selama ini saya kira pembangunan di Papua belum menyentuh secara fundamental kesadaran gerakan sosial yang emansipatif dan transformatif. Yang terjadi menurut saya adalah “kesalahan penamaan” terhadap Papua yang digerakkan oleh rezim pembangunisme, bias kolonialisasi kebudayaan, stigma separatisme, kekerasan HAM, dan sudah tentu gula-gula otsus papua dan pemekaran daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah “menilai” bahkan “menghakimi” untuk kemudian merancang sederetan proyek-proyek “memberdayakan” orang Papua. Semuanya dilandasi dengan semangat mensederhanakan orang Papua dalam deretan tabel, grafik, dan kuisioner untuk bisa dibaca oleh orang luar yang kemudian melakukan penetrasi dan eksploitasi.   

Saya sangatlah yakin bahwa orang Papua akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri berlandaskan semangat gerakan sosial dan mengorganisasikan dirinya secara militan. Ini tentunya dengan kesadaran bahwa ke-Papuaan juga sebuah kompleksitas yang terus menerus akan bergerak sesuai dengan konteks, waktu dan kepentingan subyeknya. Selama ini yang terjadi menurut saya adalah kompleksitas heterogenitas etnik Papua tidaklah diakui bahkan diabaikan demi percepatan pembangunan yang semu. Kini yang terjadi adalah heterogenitas etnik Papua terfragmentasi dalam lokalitas-lokalitas kekuasaan dalam deru kencang pemekaran daerah yang mencengangkan. Baku tikam persaingan etnik dalam perebutan kekuasan lokal serta politik praktis dan uang hanya semakin membuat orang Papua semakin sulit untuk membebaskan dirinya menjadi “manusia merdeka”.

Ilmu kemanusiaan, Antropologi, berdasarkan kedekatannya dengan subyek studinya memiliki senjata yang tajam dalam studi-studinya untuk memfasilitasi transformasi sosial yang terjadi di masyarakat. Antropologi berlandaskan dirinya pada belajar dari orang lain untuk merubah diri sendiri. Dengan demikian proses reflektif yang transformasif menjadi isu utama dalam sebuah kerja engagement antropologi melalui karya-karya etnografinya. Antropolog terlibat dengan subyek studinya untuk bersama-sama mengorganisasi diri, berefleksi, dan bersama-sama bergerak menuju sejarah baru dalam hidup masing-masing. Jauh dari itu, antrpologi menjadi medium refleksi diri yang inklusif dan apresiatif yang dalam bagi antropolog itu sendiri.

Namun, saya melihat dimana kuasa kapital global berada mengeruk keuntungan dan memanipulasi gerakan sosial, antropologi praktis tidak bersuara, dimandulkan, dan bungkam. Tanah Papua saya yakini sangatlah penting menciptakan komunitas belajar dari kalangan akademik dan masyarakat biasa untuk bersama-sama tanpa ada sekat dan parokialisme mengembangkan pendekatan-pendekatan transformatif yang emansipatoris. Ini tercermin dalam studi-studinya dan juga dikembangkan dalam kelas-kelas perkuliahan. Dengan demikian antropologi di Papua akan menyumbangkan peranan yang besar untuk membuat orang-orang Papua mempunyai kapasitas untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dengan kata lain, antropologi akan memantik proses gerakan sosial yang massif, dimana rakyat (Papua) bangkit dan merubah dirinya sendiri. Saya yakin inspirasi itu akan datang dari kisah-kisah manusia yang berjuang luar biasa di Tanah Papua.  
 
 
I Ngurah Suryawan, Dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat. Research Fellow di Faculty of Humanities Universitiet Leiden, The Netherlands.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Koalisi LSM dan Masyarakat Sipil di Fiji Gelar Aksi untuk Pembebasan...

0
Mereka mengatakan bahwa tujuan pawai ini adalah untuk membebaskan Kanaky dan Papua Barat dari perbudakan, genosida, gencatan senjata dan menuntut Pemerintah Prancis dan Indonesia untuk mendekolonisasi kedua wilayah tersebut.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.