Aparat Brimob Intimidasi Warga Suku Yerisiam Dengan Dalil Anggota OPM

Selasa 2015-02-03 15:00:30

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Sejumlah warga suku Yerisiam di Kabupaten Nabire, Papua, sebagai pemilik hak ulayat yang kini dipakai sebagai lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Nabire Baru, selalu diteror dan diancam anggota Brimob Polda Papua dengan dalil anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal ini disampaikan Charles Tawaru, anggota Koalisi Peduli Korban Kelapa Sawit Nabire, kepada suarapapua.com, Selasa (3/2/2015) siang.

 

Menurut Tawaru, di hutan masyarakat adat yang kini dipakai PT. Nabire Baru, untuk membuka lahan kebun kelapa sawit, sama sekali tidak ditemukan markas OPM seperti yang dituduhkan aparat Brimob. (Baca: Perusahaan Kelapa Sawit Bikin Hancur Hutan Lindung di Nabire).

 

“Jadi kami bisa katakan, aparat Brimob hanya membangun dalil atau alasan untuk membenarkan penangkapan yang mereka lakukan, dan ini juga bagian dari intimidasi terhadap warga sebagai pemilik hak ulayat.”

 

“Protes selama ini dilayangkan masyarakat kepada perusahaan yang tak memperhatikan hak-hak mereka, termasuk yang sering menyewa jasa Brimob untuk meneror dan menangkap mereka, jadi tidak benar ada markas OPM,” kata Tawaru. (Baca: Warga Yerisiam Selalu Diancam Brimob Sewaan PT Nabire Baru)

 

Sementara itu, Jhon NR Gobay, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, menambahkan, kasus teror dan intimidasi yang diterima masyarakat Yerisiam sudah terjadi berulang kali, tanpa ada proses hukum terhadap anggota Brimob.

 

“Pernah juga terjadi di Kali Bambu tahun 2013, dimana seorang warga sipil bernama Otis Rumaropen ditangkap oleh aparat Brimob dengan tuduhan separatis, padahal yang bersangkutan anggota Polisi Pamong Praja,” ujar Gobay.

 

Lanjut Gobay, seorang warga sipil bernama Titus Money, juga pernah ditangkap aparat Brimob dengan tuduhan sebagai kurir OPM, padahal tidak ditemukan bukti yang jelas. (Baca: Masyarakat Adat Suku Yerisiam Tuntut PT Nabire Baru Ditutup)

 

“Itu hanya alasan yang dipakai Brimob untuk menangkap, dan meneror warga, cara-cara begini harus ditinggalkan, tapi kami tahu ini strategi yang dipakai perusahaan, agar warga sipil tidak bersuara,” kata Gobay. (Baca: Daerah Keramat dan Dusun Sagu Dibabat Habis PT Nabire Baru).

 

Gobay juga meminta Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk menarik satuan-satuan militer, terutama anggota Brimob dari Nabire karena telah sangat meresahkan warga sipil.

 

“Kami akan mengirim surat, dan berkonsultasi dengan Kapolda Papua agar Brimob bisa ditarik dari Nabire. Kami ingin masyarakat dapat menyampaikan tuntutan mereka kepada perusahaan dengan bebas, dan tidak dibawah tekanan,” katanya.

 

OKTOVIANUS POGAU