Sabtu 2016-04-23 00:30:22
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Upaya pendokumentasian kasus pelanggaran HAM di Papua yang difasilitasi Polda Papua dan ditindaklanjuti Menkopolhukam di Jakarta untuk nanti mengadvokasi ke Presiden Joko Widodo, dinilai kurang tepat.
Ketua Klasis GKI Balim Yalimo, Pdt. Judas Meage mengatakan, langkah Polda Papua untuk mendokumentasikan kasus HAM di Papua merupakan langkah mundur yang keliru. Dan pendokumentasian yang dilakukan di Jayapura beberapa waktu lalu itu merupakan upaya negara untuk mencari nama baik di mata internasional.
“Memangnya yang melakukan pelanggaran HAM itu siapa, lalu mau melakukan pendokumentasian? Ya, yang diduga kuat kan mereka (TNI/Polri) atas nama negara. Mereka melakukan lalu mereka mau mendokumentasikan pelanggaran HAM. Ini lucu dan logikanya dimana?” ujar Pdt. Meage kepada suarapapua.com melalui telepon seluler dari Wamena, Jumat (22/4/2016).
Ia menilai, apa yang dilakukan Polda Papua ini sebenarnya keliru dan menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat Papua. Mestinya, kata Meage, bagian ini harus dilakukan oleh pihak lain yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat Papua.
Maksudnya, lanjut dia, yang dimaksud dengan pihak lain bukannya Komnas HAM, karena mereka juga masih diragukan. Karena ada banyak intervensi negara di dalamnya. Yang kemudian terkesan Komnas HAM seperti tidak bisa melakukan apa-apa.
“Mestinya yang melakukan cara ini adalah orang adat, pakar hukum, akademisi, gereja atau LIPI dan pihak lain yang memang independen. Bukan orang yang selama ini menjadi pelaku utama,” tegasnya.
“Saya mau bilang, pendokumentasian kasus pelanggaran HAM berat yang mereka lakukan itu sesungguhnya bukanlah cara untuk menyelesaikan kasus HAM yang seadil-adilnya. Ini hanya cara dan strategi Indonesia supaya dunia tahu bahwa Negara Indonesia ada itikad baik untuk selesaikan kasus HAM di Papua. Padahal sama sekali negara tidak punya niat itu (penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua),” beber tokoh gereja Pegunungan Tengah Papua ini.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengaku kecewa usai melakukan pertemuan tertutup soal penyelesaian kasus HAM di Papua dengan Menkopolhum, Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat (22/4/2016).
“Masalah HAM Papua ini tidak bisa negara yang selesaikan. Harus dikembalikan ke Papua biar diselesaikan secara adat. Ini masih harus diperdebatkan,” ujar Enembe usai pertemuan dengan Menko Polhukam.
Editor: Arnold Belau
ELISA SEKENYAP
