ArsipKemauan Dialog Jokowi Mesti Segera Diseriusi

Kemauan Dialog Jokowi Mesti Segera Diseriusi

Rabu 2016-01-06 04:30:10

MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy mengatakan, kemauan Presiden Joko Widodo untuk memulai dialog di Tanah Papua, mesti segera direspon baik oleh semua pihak untuk mengakhiri semua persoalan.

“Kemauan Presiden Jokowi untuk memulai dialog di Tanah Papua, menurut pandangan saya perlu segera direspon secara arif, bijaksana dan positif oleh semua pihak, utamanya mereka yang selama ini diduga seringkali terlibat kekerasan bersenjata di Tanah Papua,” tegasnya dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Rabu (6/1/2016).

Menurut Yan, aktor-aktor di balik aksi-aksi kekerasan bersenjata di Tanah Papua itu sudah jelas.

 

Antara lain, TNI, Polri, TPN-OPM dan kelompok-kelompok lain yang oleh institusi keamanan negara diidentifikasi dengan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menurut versi Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw tidak bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Papua.

“Pihak-pihak tersebut sangat penting dan mendesak untuk diajak ikut dalam dialog dengan Pemerintah Indonesia kelak, agar diketahui apa sebenarnya yang diinginkan mereka masing-masing dan bagaimana cara atau formula apa yang dapat digunakan untuk menjawab keinginan pihak-pihak yang senantisa terlibat kekerasan bersenjata selama ini,” ungkapnya.

Selain itu, kata Yan, pihak lain yang ada di kota-kota di Tanah Papua maupun di luar Tanah Papua dan di luar negeri, termasuk para diaspora Papua yang sudah bergabung di dalam wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga perlu dilibatkan.

“Tentu Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan Presidium Dewan Papua (PDP) perlu dilibatkan dalam dialog tersebut,” imbuhnya.

Yan mengatakan, para Pemimpin Umat beragama dari berbagai Gereja maupun kaum Muslim serta kelompok-kelompok sosial, budaya, kemasyarakatan, mahasiswa, pemuda dan perempuan sebagaimana sudah diidentifikasi selama ini melalui berbagai Konsultasi Publik yang digalang Jaringan Damai Papua (JDP) di seluruh Tanah Papua juga sangat penting dilibatkan dalam dialog tersebut.

 

Termasuk para korban yang menjadi sasaran dan terkena dampak dari kekerasan bersenjata di seluruh Tanah Papua tanpa terkecuali.

“Untuk maksud itu, saya mengusulkan secara konkrit kepada Presiden Jokowi agar segera mengambil langkah penting dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk sebuah lembaga setingkat kementerian yang berada langsung di bawah Presiden guna mendorong segera dilaksanakannya dialog dimaksud,” kata Yan.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari ini mengatakan, Presiden bisa menunjuk salah satu ahli setingkat staf khusus Presiden yang bertindak sebagai Utusan Khusus Presiden untuk penyelesaian konflik kekerasan politik dan bersenjata di Tanah Papua.

Apapun langkah Presiden untuk berdialog dengan semua pihak di Tanah Papua, kata Yan, satu hal sangat penting adalah pihak atau orang yang akan ditunjuk untuk tugas tersebut benar-benar memahami masalah Papua.

 

Selain itu, punya integritas tinggi serta memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik di tingkat nasional, regional dan internasional serta dapat diterima oleh pihak-pihak yang selama ini terlibat konflik.

“Ini semua penting dan mendesak untuk diperhatikan dan disikapi serta dibijaki dengan cermat dan tepat oleh Bapak Presiden demi mewujudkan Papua Tanah Damai yang diharapkan tentu tetap menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata peraih penghargaan Internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 ini.

Sebab, menurut Yan, isu dialog tersebut sudah menjadi isu regional dan internasional dewasa ini di kawasan Negara-negara Kepulauan Melanesia, Pasifik dan dunia internasional.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Wamena (30/12/2015), menegaskan, pemerintah Indonesia bersedia membuka dialog dengan siapa saja yang terlibat kekerasan bersenjata di Tanah Papua. Dialog tersebut terbuka sepanjang dalam konteks untuk memajukan pembangunan di wilayah Papua.

Di bagian lain, Presiden memerintahkan kepada aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku pelanggaran hukum. “Dialog dengan siapa saja, pemerintah siap, tidak ada masalah,” kata Jokowi.

MARY

Terkini

Populer Minggu Ini:

Indonesia Berpotensi Kehilangan Kedaulatan Negara Atas Papua

0
Tindakan bapak Wapres Ma’ruf Amin membicarakan isu penyanderaan pilot Phillip Mark Mehrtenz di Wellington, Selandia Baru, itu tindakan diplomasi yang keliru dan melanggar prinsip-prinsip kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.