Sabtu 2016-02-27 01:27:01
MERAUKE, SUARAPAPUA.com — Rencana mengembalikan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Pusat (Jakarta) oleh Gubernur Provinsi Papua dinilai keliru, sebab yang menjadi soal bukan dananya, melainkan manusia yang mengurus dana tersebut.
Hal itu diungkapkan Bupati Kabupaten Jayawijaya, John Wempi Wetipo melalui akun resmi media sosial (Facebook) dengan nama John Wempi Wetipo, Sabtu (27/2/2016).
Menurutnya, dana Otonomi Khusus yang digulirkan tahun 2001 di Tanah Papua yang efektif berjalan 2002 itu hingga kini sudah 14 tahun, tetapi kelihatannya belum mampu mensejahterakan masyarakat Papua.
“Sudah empat belas tahun Otsus ada di negeri ini, namun belum mampu mensejahterakan rakyat Papua. Yang salah apakah Otsus atau manusia-manusianya yang mengurus Otsus? Kita mesti pilah masalah ini agar semua jadi jelas. Siapa yang atur dana Otsus, dan kemana dana-dana?”
“Makanya saya bilang kalau boleh sebaiknya Otsus diaudit terlebih dahulu, agar seluruh rakyat Papua tahu siapa yang pake dana-dana Otsus. Siapa tahu ada yang teriak maling tapi malingnya adalah diri sendiri,” tuding Wetipo.
Ia juga mengungkapkan, konon cerita 10 persen Otsus katanya untuk Tuhan, kenyataanya dipakai untuk suksesi politik Pilkada dan dibagi-bagi sama seperrti kacang goreng.
“Tuhan yang kasih kita kepercayaan untuk memimpin rakyat di negeri ini saja sudah kita bohongi apalagi terhadap rakyat Papua. Ingat apa kata Ottow dan Geissler, barang siapa dengan jujur, adil dan benar bekerja di atas tanah ini, maka dia akan melihat dari tanda heran yang 1 ke tanda heran yang lainnya. Tanda heran itu belum terjadi karena kita terlalu banyak tipu Tuhan,” pungkasnya di akhir tulisannya.
Sementara itu, Constantinopel Ruhukail di dinding John Wempi Wetipo menulis, kegagalan Otsus di Papua dinilai secara keseluruhan sebagai suatu paket, jangan menilai dari satu sisi. Otsus juga bukan barang baru di Papua, sebab sejak Papua dianeksasi 1962/1963 sudah diumumkan oleh Soekarno.
“Tahun 2000 angkat kembali Otsus itu oleh Jakarta sebagai paket tawar politik setelah Bangsa Papua tegas menyatakan untuk keluar dari NKRI. Salah satu adalah bahwa paket Otsus ini sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat sesuai adat-istiadat internasional,” tulis Ruhukail.
Katanya, waktu itu Presidium Dewan Papua (PDP) menolak Otsus dari awal karena, (1) Otsus merupakan suatau dongeng yang mau diceritakan kembali kepada orang Papua dengan berbagai karung uang dan pembangunan. (2) Otsus merupakan rancangan Jakarta untuk menghancurkan dan membunuh aspirasi Papua Merdeka. (3) Tidak ada jaminan dari Otsus itu bagi bangsa Papua tentang masa depannya.
Ruhukail malah mempertanyakan, apakah semua orang Papua koruptor. Yang jelas Otsus mengandung ketidakjujuran Jakarta untuk menghancurkan orang Papua agar tidak berdaya supaya bisa kuasai Papua.
“Mengapa Wakil Presiden Republik Indonesia menipu Bangsa Papua bahwa uang Freeport yang disetor ke Negara hanya berjumlah USD 17 Milyar?” tulis Ruhukail mempertanyakan di akhir komentarnya itu.
Ada akun lain dengan nama Hiriwa Putra menyetujui pernyataan Bupati John Wempi Wetipo supaya dana Otsus itu diaudit. Hanya, kata dia, audit itu dilakukan terhadap seluruh pejabat di Provinsi Papua dan Papua Barat tanpa terkecuali.
“Gubernur, para bupati, wali kota dan seluruh SKPD di Papua dan Papua Barat diaudit,” pinta Hiriwa di dinding John Wempi Wetipo.
ELISA SEKENYAP
