JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Papua Selatan (IMPPAS) ajak semua pihak untuk turut memantau dan mengawasi formasi CPNS kuota 80 persen OAP dan 20 persen non Papua di Provinsi Papua Selatan.
Ajakan itu disampaikan IMPPAS di Kantor LBH Papua Pos Merauka pada 4 Mei 2024 berkaitan dengan pengumuman Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo terkait akan dibukanya formasi CPNS tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 1.000 CPNS untuk tenaga teknis berdasarkan surat Menpan No. B/1005/M.Sm.01.00/2024 tertanggal 13 Maret 2024.
“Perlu diingat juga saudara-saudara Orang Asli Papua dari Provinsi Papua lain yaitu, Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya yang lahir besar di Papua Selatan, sehingga kuota 80 persen diberikan kepada orang asli Papua Selatan dan 20 persen diberikan kepada sudara-saudara kita dari wilayah Papua lainnya,”ujar Frederikus Staniuslaus Awi,salah satu pengurus DPC IMPPAS dalam diskusi dengan tema mengintip formasi CPNS 80 atau 20 persen Provinsi Papua Selatan dan tantangannya bagi orang asli Papua.
Oleh sebab itu dalam diskusi tersebut Frederikus Awi sebagai Pengurus IMPPAS mengajak mahasiswa dan pemuda Papua Selatan agar lebih kritis dan jeli melihat formasi ini.
Ha ini dilakukan agar adanya proses perekrutan yang merata dan mengutamakan dari ke empat kabupaten yaitu Asmat, Boven Dogoel, Mappi dan Merauke.
Sementara, Arnoldus Anda, Ketua Himpunana Mahasiswa Malind di Merauke mengajak melihat kembali dari pengalaman penerimaan CPNS yang perna ada.
“Bahwa kita belajar dan lihat kembali formasi CPNS tahun 2018/2019 di Kabupaten Merauke waktu masih berada di Provinsi Papua bahwa kuota 80/20 persen tidak terrealisasi dengan baik. Di mana kuota waktu itu sebanyak 472 orang yang terdiri dari tenaga guru 186, kesehatan 109 dan tenaga teknis lainnya 177 orang.
Seharusnya kata dia dari penerimaan waktu itu, OAP di Merauke harus yang diterima berjumlah 300 lebih dari 472 orang. Namun faktanya yang diterima hanya 187 orang asli Papua.
“Seharusnya sekitar 300 lebih OAP yang diloloskan, namun pada kenyataannya hanya 187 OAP yang lolos, sementara sekitar 285 orang yang diterima adalah orang non OAP. Sehingga ketika dipresentasekan, bukan menjadi 80/20 persen, tetapi menjadi 70/30 persen” ungkapnya .
Arnold menekankan bahwa apa yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya tidak boleh lagi terjadi.
“Kami tidak mau masalah formasi CPNS 2018 di Kabupaten Merauke terjadi pada formasi CPNS 2024 di Provinsi Papua Selatan. Sehingga kuota 80 persen harus OAP dan 20 persen non Papua dan ini harus benar-benar terwujud,” tuturnya.
Serupa disampaikan Yoseph Minipko, salah satu perwakilan pemuda Muyu menegaskan bahwa dalam formasi CPNS 2024 harus bebas dari kepetingan politik apapun.
Harus bebas dari kepentingan nepotisme dengan mengutamakan asas kejujuran, keadilan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua.
“Kita harus menggaris bawahi dan waspada terhadap kepentingan kelompok atau elit politik tertentu yang memanfaatkan formasi ini untuk kepentingan pribadi mereka.”
DPC IMPPAS sendiri telah bertekad untuk turut serta mengawal proses formasi ini, termasuk akan memperjuangkan kepada lembaga negara maupun OPD di tingkat daerah yang diberikan kewenangan guna adanya transparansi dan pengawalan ketat sehingga proses dan kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.
