Minggu 2015-11-28 13:21:47
KEEROM, SUARAPAPUA.com — Tak sedikit oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Keerom, Papua, diduga kuat terlibat langsung dalam politik praktis, baik sebagai tim sukses maupun tim kampanye pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang berlangsung di daerah itu sejak beberapa bulan lalu.
Berdasarkan data dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Keerom, sebanyak 60% PNS di sana terlibat dalam politik praktis pada Pilkada Kabupaten Keerom tahun 2015.
“Ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang melarang keterlibatan langsung PNS dalam pesta demokrasi di Indonesia dalam bentuk apapun,” ujar Natalia Yonggom dari Panwaslu Keerom, baru-baru ini.
Ia menilai hal tersebut ada unsur kesengajaan, sebab oknum PNS yang bersangkutan telah mengetahui bahwa ada peraturan yang mengikat mereka tak terlibat dalam politik praktis.
“Sebelum pencalonan dan kampanye, kami sudah ingatkan dan menyurat ke setiap SKPD agar teruskan himbauan kami sesuai aturan yang berlaku, bahkan himbauan juga ditujukan kepada semua pimpinan SKPD di Keerom,” tuturnya.
Menurut Natalia, ada dua kemungkinan. Pertama, oknum PNS yang terlibat sengaja tidak merespon himbauan dari Panwaslu Keerom. Kedua, bisa jadi karena tidak paham aturan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Terkait temuan itu, pihaknya akan tetap memproses sesuai peraturan.
“Ya, kita tegur secara baik-baik, tetapi jika tidak direspon oleh oknum PNS yang dengan sengaja masih melanggar peraturan ini, maka Panwaslu Keerom siap proses hukum, dan kita akan menyurat ke kementerian terkait,” tandasnya.
Soal lain, lanjut Natalia, Panwaslu juga menghimbau kepada semua pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati agar tidak terus menerus melakukan pelanggaran yang sama.
“Kami mendapat banyak kasus di lapangan yang dilakukan oleh setiap paslon. Seperti pada saat kampanye dari setiap calon membawa anak dibawah umur dalam kegiatan politik, itu sangat dilarang keras,” tegas Natalia.
HARUN RUMBARAR
