Minggu 2015-10-31 17:03:42
MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Sekretaris Umum Dewan Adat Byak mempertanyakan pelaksanaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) III di Biak, sebab perencanaannya tak sesuai prosedur yang berlaku dalam sebuah tahapan konferensi Dewan Adat Papua.
“Sesuai dengan informasi yang saya terima, panitia penyelenggara sedang mempersiapkan upacara pembukaan yang akan dibuka secara resmi oleh Mendagri dan pejabat provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Apolos Sroyer saat dihubungi suarapapua.com melalui telepon seluler, Minggu (1/11/2015).
Meski demikian, menurut Mananwir Sorido KBS Apolos Sroyer, rencana KBMAP itu sejak beberapa waktu lalu ditolak sejumlah pihak.
“Informasi yang saya terima itu memang ada sebagian Dewan Adat Wilayah yang menyatakan menolak ikut konferensi besar ini,” katanya.
Ia tak menjelaskan berapa banyak peserta yang akan hadiri KBMAP III dari 7 wilayah adat yang ada di Tanah Papua.
Apolos Sroyer yang saat ini masih mendekam di Lapas Biak, mempertanyakan ada apa dibalik pelaksanaan KBMAP tersebut.
“Ada kepentingan apa dibalik pelaksanan konferensi ini, karena isu sudah beredar bahwa konferensi diadakan untuk kepentingan oknum tertentu di dalam dewan adat, ditunggangi kepentingan politik sesaat. Itu berbahaya bagi masyarakat adat Papua,” tegasnya.
Menurut Apolos, seharusnya ditunda mengingat banyaknya suara pro dan kontra.
“Bagusnya dibicarakan dulu. Sebab, kami juga menilai pelaksanaan konferensi besar ini tidak mengacu pada manifesto hak-hak dasar masyarakat adat Papua dan statuta DAP serta Konvenan Internasional tentang masyarakat pribumi,” tegas Apolos.
Dari Biak dilaporkan, seluruh jalan raya dan sudut-sudut kota Karang Panas ini dipenuhi dengan umbul-umbul berwarna merah putih.
Sementara, KBMAP III telah dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Senin (1/11/2015). Sekretaris Umum DAP, Leonard Imbiri dan Bupati Biak Numfor, Thomas Alva Edison Ondy berkesempatan memberikan sambutan pembuka.
Konferensi diadakan di Gedung Petrus Kafiar, Biak, sejak tanggal 1 hingga 4 November 2015.
Editor: Mary
HARUN RUMBARAR
