ArsipKarma Dinilai Tak Pantas Jadi Pjs Gubernur Papua!

Karma Dinilai Tak Pantas Jadi Pjs Gubernur Papua!

Selasa 2012-11-06 15:56:15

PAPUAN, Jayapura—Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) merasa kecewa atas penunjukan dan pelantikan dr. Constan Karma sebagai penjabat sementara Gubernur Provinsi Papua oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kemarin di Jakarta.

FMMP menilai, Karma tidak pantas menjabat sebagai orang nomor satu di Provinsi Papua, sebab ia dinilai tidak akan mampu dan tidak akan bisa menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di awal tahun 2013 mendatang.

 

Presiden FMMP, Thomas Ch.Syufi mengatakan, seharusnya Mendagri lebih selektif dalam memilih, dan sekaligus meninjau latar belakang Karma secara detail.

“Mendagri juga harus lebih serius memperhatikan persoalan Papua, termasuk melihat pribadi dari pak Constan Karma,” ujar Syufi, ketika menggelar jumpa pers di Café Prima Garden, Senin (5/10).

Menurut Syufi, dengan penunjukan Karma, kemungkinan besar akan memicu polemik dan konflik kepentingan yang berkepanjangan antara orang Papua sendiri, terutama para aktivis partai politik baik di parlemen, maupun diluar parlemen.

Syufi juga mengatakan, pengangkatan Karma ini merupakan permainan politik dari salah satu kandidat yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menaju mencalonkan diri menjadi calon gubernur untuk lima tahun kedepan.

“Saat ini rakyat Papua membutuhkan pemimpin yang dapat menjalankan program-program pemerintah untuk menyentuh kehidupan rakyat, termasuk dapat menyukseskan pemilu mendatang,” tegasnya.

Senada dengan Syufi, Sekjen FMMP, Senat Busup menambahkan bahwa selama Karma menjabat sebagai Sekda provinsi Papua, belum ada satupun programnya yang menyentuh kehidupan rakyat kecil.

“Maka itu, kami pantas meragukan kualitas kepemimpinannya, serta terus menanyakan kenapa Karma bisa dilantik,” tanya Busup heran.

Busup juga menambahkan, seharusnya Mendagri menunjuk salah satu orang dari luar Papua yang netral dan mampu menjalankan Pilgub, agar tidak menimbulkan konflik di kalangan orang Papua.

Sekedar diketahui, Menteri melantik Sekda Provinsi Papua, Karma, sesuai Keppres nomor 89/P/2012, di antaranya sebagai fasilitator pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur Papua.

Karma dilantik oleh Mendagri menggantikan Syamsul Rivai yang memasuki masa purna tugas (pensiun) sebagai Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Kemdagri.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.