Senin 2015-12-14 12:34:22
JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo belum mampu menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Tanah Papua selama satu tahun kepemimpinannya.
Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai mengatakan, janji Jokowi bagi Papua belum ada yang direalisasikan. Faktanya, kekerasan demi kekerasan justru terus bertambah tanpa ada proses penanganan.
Natalius menjelaskan, sesuai data yang diperoleh Komnas HAM, ribuan orang di Tanah Papua menjadi korban kekerasan. Kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut tak pernah ditangani.
“Hasil pantauan situasi HAM di Papua, lebih dari 700 orang ditangkap, dianiaya, dan disiksa di bawah kepemimpinan Jokowi,” ujarnya, dilansir tempo.co, edisi Sabtu (12/12/2015).
Ketua Tim Audit HAM Papua ini mengaku sangat kecewa karena Jokowi tak menunjukkan sikap mendukung penegakan HAM di Papua dalam peringatan Hari HAM se-Dunia lalu. Padahal, menurut Pigai, situasi memprihatinkan dan tak mengenakkan masih terjadi hingga kini.
Komnas HAM mencatat ada 60 anak di Kabupaten Nduga meninggal secara misterius tanpa penanganan lanjutan.
Sejumlah kekerasan dan bentrok antarwarga atau dengan aparat penegak hukum masih kerap terjadi, seperti penembakan dan pembunuhan aktivis di Kabupaten Yahukimo (20 Maret 2015); penembakan di Ugapuga, Kabupaten Dogiyai (25 Juni 2015).
Bentrok di Kabupaten Tolikara (17 Juli 2015); penembakan di Kabupaten Timika (28 Agustus 2015); dan bentrok di Jayanti, Timika.
“Hampir setiap minggu warga Papua meninggal karena kekerasan negara,” ujar Natalius.
Tahun 2014 lalu, 102 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh warga Papua.
Selain kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, pria asal Paniai ini menyoroti ketimpangan kesejahteraan di Tanah Papua.
Padahal, kata Natalius, Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan menyampaikan komitmennya membangun Papua, salah satunya rencana bangun pasar mama-mama. Mau setahun berakhir, janji-janji tersebut belum juga diwujudkan.
Natalius juga menyebut adanya diskriminasi politik, salah satunya tampak dari DPRD yang mayoritas dikuasai warga pendatang dan pembentukan lembaga adat baru di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia meminta Jokowi mengambil langkah konkret perbaikan signifikan di Papua. Presiden diminta aktif mewujudkan situasi damai, dialog, desekuritas, dan pembangunan berbasis HAM.
“Jokowi telah melakukan kejahatan paripurna di Papua,” ujar Natalius.
Tak ada solusi lain, pemerintah diminta segera mengatasi berbagai konflik di Bumi Cenderawasih.
“Negara harus segera mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua,” ujar anggota Komisi 1 DPRP, Laurenzus Kadepa di Jayapura.
Kadepa berharap, tindakan nyata juga perlu dilakukan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten/kota maupun pihak legislatif dan MRP.
“Hal ini perlu dan urgen untuk segera selesaikan semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu maupun sekarang,” tegasnya.
Kadepa bahkan menyerukan intervensi dunia internasional demi menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Pelanggaran HAM di Papua terjadi sejak proses aneksasi tahun 1963. Hingga kini, tiap saat orang Papua mengalaminya. Seakan binatang buruan. Pembunuhan kilat, penembakan, penganiayaan, teror, penangkapan sewenang-wenang hingga pembungkaman ruang demokrasi, belum berakhir.
MARY
