ArsipHasil Tes CPNS Formasi 2013 Tidak Mengakomodir Putra Daerah Kabupaten Intan Jaya

Hasil Tes CPNS Formasi 2013 Tidak Mengakomodir Putra Daerah Kabupaten Intan Jaya

Selasa 2014-10-14 17:50:15

Oleh: Septinus Tipagau, S.IP.,MPA*

 

Kabupaten Intan Jaya menjadi salah satu Kabupaten di seluruh tanah Papua, dan secara umum di negara Indonesia yang paling lambat mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2013, dan ini sebenarnya termasuk melanggar agenda nasional.

 

Ironisnya, sudah terlambat mengumumkan, setelah itu tidak mengakomodir putra daerah, jelas terlihat kalau ada oknum-oknum yang mempolitisir dalam kebijakan ini. Sebagian besar masyarakat menyayangkan hal ini.

 

Para peserta tes CPNS yang awalnya sabar menanti – dengan harapan lolos dalam penerimaan -,lebih kecewa lagi dengan hasil yang diumumkan, apalagi tidak terdapat nama mereka dalam daftar pengumuman.

 

Hasil tes tersebut baru diumumkan 4 Oktober 2014 lalu, padahal penerimaan dan tes sudah dimulai sejak awal tahun 2013. Para pelamar yang berasal dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Khusus (SMK) paling banyak yang tidak diterima, padahal kebanyakan putra daerah.

 

Yang anehnya, pelamar tingkat SMA/SMK yang berasal dari luar daerah Intan Jaya banyak juga yang diterima atau lolos tes CPNS tersebut, bisa dikatakan putra-putri asli Intan Jaya dipandang sebelah mata.

 

Hasil tes tersebut sebenarnya membuktikan bahwa pemerintah Intan Jaya benar-benar mematikan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Intan Jaya sendiri.

 

Contohnya, penulis sendiri salah satu peserta tes CPNS formasi 2013 yang tidak lulus. Jika dilihat secara cermat, sebenarnya  pengalokasian formasi dari Kementeriaan Aparatur Negara (Kemenpan) sudah jelas, yakni, berdasarkan;

 

Pertama, hasil analisis job dari setiap SKPD; Kedua, Intan Jaya adalah Kabupaten baru, sehingga jumlah pegawainya sangat minim, maka Pemda punya hak untuk menyampaikan ke Menpan sesuai kebutuhan daerah; 

 

Dan ketiga, Pemda melihat jumlah pengangguran yang tinggi, karena itu banyak yang harus diakomodir. Bersadarkan tiga syarat ini yang Pemda harus sampaikan kepada Menpan.

 

Hal ini membuktikan, bahwa Pemda tidak peduli terhadap pembangunan dan tidak memberdayakan putera daerahnya. Satu hal, yang patut perlu ditanyakan adalah, saat kami melamar formsi CPNS 2013, formasi yang dialokasikan oleh Menpan adalah 325. Sedangkan, hasil yang diumumkan adalah 225 orang. Sisanya dikemanakan?

 

Formasi yang sudah dialokasikan oleh Menpan, tidak mungkin hilang ditengah jalan dengan alasan yang tidak jelas. Oleh sebab, pemerintah daerah harus segera menjelaskan 50 formasi yang hilang entah kemana itu kepada publik.

 

Penulis sendiri pernah menyelesaikan "Master Of Public Administration" dari Universitas Gadjah Mada, dengan tesis “Perencanaan Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua”, telah mengerti baik teori-teori desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Otonomi Khusus yang diterapkan di Indonesia.

 

Dalam studi itu, dipelajari sistem desentralisasi yang diterapkan di Afrika Barat, Asia Timur, Otonomi di negara-negara bagian di Amerika, dan Kanada yang memberikan Otonomi Khusus di Basque, Philipina yang memberikan Otonomi Khusus di Mindanao. 

 

Hal ini, sangat-sangat berbeda jauh dengan penerapan Otonomi Khusus di Indonesia. Jakarta memberikan Otonomi Khusus di Aceh dan Papua, penerapannya sangat jauh berbeda dengan landasan teori.

 

Yang ada adalah kalau Papua tuntut, Jakarta mengamuk, Jakarta nuntut Papua harus turuti, kalau Papua tolak, Papua ada dalam konflik.

 

Penulis berpikir, Pilkada, Pemilu legislatif, itupun urusan Pemerintah Daerah bukan lagi yang harus diintervensi oleh Jakarta, melalui proses di Mahkamah Konstitusi, karena dia ada di dalam bingkai Undang-undang No. 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Papua.

 

Apalagi, dengan urusan penerimaan CPNS. Saya pikir penerimaan CPNS adalah 100% untuk urusan Pemerintah Provinsi Papua. Namum implementasinya, kami masyarakat Papua rasakan adalah semua kebijakan dan urusan Pemerintah Provinsi Papua yang diberikan oleh Jakarta melalui kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Khusus Provinsi Papua selalu diintervensi.

 

Intervensi semacam ini, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu teori-teori konflik yang dibangun oleh Jakarta. Tidak berdasarkan landasan teori-teori desentralisasi dan Otonomi daerah yang sebenarnya.

 

Dan juga, pemberian Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua hanya penambahan anggaran saja, karena kalau berbicara uang atau anggaran Jakarta buka mata lebar-lebar dan segera mengambil suatu kebijakan, sedangkan urusan lain-lain Jakarta tetap tutup mata, tutup telinga lalu hanya menciptakan teori-teori konflik.

 

Dalam hal proses CPNS formasi 2013 ini, saya pikir Pemda Intan Jaya mungkin ada dalam suatu kebingungan, karena selama ini berbagai pembangunan di Kabupaten Intan Jaya belum berhasil terutama pembangunan Sumber Daya Manusia.

 

Karena, saya pikir yang sangat penting adalah pembangunan manusianya, sesuai dengan Visi Bupati Intan Jaya, yaitu: Intan Jaya Sehat, Pintar dan Sejahtera.

 

Dalam proses penerimaan CPNS ini juga, saya menilai bahwa antara Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, BKD, dan Panitia Penerimaan CPNS, mereka belum membagi tugas untuk menangani khusus CPNS tersebut.

 

Mungkin saja yang terjadi adalah intervensi dan atau saling mengharapkan, sehingga dugaan saya adalah diantara mereka yang saya sebut diatas dengan Menpan. Tentunya, itu adalah oknum-oknum tertentu yang bermain.

 

Oknum-oknum tersebut, entah ada di Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya ataupun di luar dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, tetapi yang jelas adalah pasti ada oknum-oknum tertentu yang bermain untuk kepentingan Jakarta, sehingga geserkan putra-putri asal Intan Jaya.

 

Contohnya, ada beberapa putera daerah yang sudah selesai S-1 dan S-2, tetapi dinyatakan tidak lolos. Ini menjadi pertanyaan bagi kami, kira-kira standar atau syarat yang diberlakukan dalam penerimaan itu apa? Apakah uang, kepintaran, atau kepentingan daerah yang perjual-belikan?

 

Apalagi, sebagian besar adalah lulusan dari Universitas-universitas ternama di Indonesia. Ini amat disayangkan. Lalu, SDM Intan Jaya mau diperoleh dari mana, kalau putra daerah saja dipandang sebelah mata? Apakah orang-orang dari tempat lain akan betah dan bekerja dengan tenang di Intan Jaya?

 

Pengumuman yang diumumkan Pemda Intan Jaya pada tanggal 06 Oktober lalu tentang penerimaan CPNS formasi daerah tahun 2014 di Intan Jaya, itu saya kira suatu pembohongan.

 

Karena, kami semua tahu bahwa tahun 2014 ini juga formasi CPNS 2014, secara nasional yang dialokasikan oleh Menpan untuk serentak seluruh Kabupaten/kota di Indonesia, bukan hanya Papua saja atau Intan Jaya saja.

 

Maksud saya, bahwa formasi tersebut bukan formasi daerah, tetapi formasi pusat atau nasional. Jadi, pemerintah harus menyampaikan dan umumkan dengan jujur dan jelas.

 

Karena saya kira, sementara ini Pemerintah Provinsi Papua dalam proses formasi tersebut, walaupun Pemda Intan Jaya sudah buka pendaftaran, tapi sebagian besar peserta akan tetap ikuti pengumuman dari Provinsi Papua, karena Pemerintah Provinsi Papua sudah sampaikan kepada Menpan, untuk cara dan syarat tesnya.

 

Karena formasi tersebut bukan hanya Kabupaten Intan Jaya yang dapat, sedangkan seluruh Kabupaten/kota Papua bahkan seluruh Indonesia.

 

Apa bila benar-benar ada formasi tersebut, masyararakat meminta agar menyelesaikan mengakomodir putra asli daerah Intan Jaya, bukan orang lain dari luar Intan Jaya.

 

Karena, jika tidak ada perubahan, tidak akan ada perubahan, potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah besar.

 

*Penulis adalah putra daerah Intan Jaya, Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deiyai Siap Digelar

0
“Pleno tingkat distrik sudah selesai semuanya. Terakhir hari ini, PPD Tigi Timur sudah selesaikan pleno rekapitulasi suara tingkat distrik. Lima distrik semuanya tuntas. Setelah ini, nanti lusa, hari Minggu, kita akan selenggarakan pleno tingkat kabupaten,” kata Yulianus Mote, ketua KPU kabupaten Deiyai, Sabtu (2/3/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.