Pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Nabire Berjumlah 4.268

Selasa 2014-11-18 22:54:00

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Yulian Agapa mengatakan, hingga pertengahan tahun 2014, jumlah pengidap penyakit HIV/AIDS di Nabire, Papua, semakin meningkat, dan sudah mencapai 4.268 orang.

"Jika rinciannya dibagi dalam suku, maka 2.628 orang suku Mee, 380 orang suku Dani, 100 orang suku Moni, dan sisanya berasal dari suku-suku lain,” kata Agapa, saat menjadi pemateri dalam Musyawarah Besar (Mubes) pencegahan Miras dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah adat Mee-Pago, Selasa (18/11/2014) siang, di Gedung Gereja Katolik Kristus Raja, Siriwini, Nabire, Papua.

 

Menurut Agapa, dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Daerah Nabire, jumlah penderita HIV/AIDS dari suku Mee mencapai 53%.

 

“Ini data orang Mee yang melakukan pemeriksaan di Nabire, baik mereka yang berasal dari Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya," kata Agapa.

 

Jika dirincikan berdasarkan usi penderita, menurut Agapa, kelompok dikisaran usia 25–39 tahun berada diatas angka 50%, sedangkan berdasarkan klasifikasi pekerjaan, petani berada di urutan pertama, kemudian disusul ibu rumah tangga.

 

“Saya juga tidak tau kenapa petani ada di urutan pertama, tapi karena mungkin tekanan sosial yang meningkat setiap hari, frustasi, kemudian mudah melakukan tindakan yang mendatangkan penyakit,” ujar Agapa.

 

Agapa menambahkan, sejauh ini di Kabupaten Nabire, ibu hamil yang telah memeriksakan diri ke Rumah Sakti sudah mencapai 3.000 orang, dan beberapa diantaranya positif HIV/AIDS.

 

“Saat kami lakukan pemeriksaan, ada 83 ibu hamil yang positif HIV. Kami sedang melakukan pendampingan dan pengobatan agar dapat menolong mereka,” katanya.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai, yang juga Ketua KPA Nabire mengatakan, komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas Miras sangat dibutuhkan, agar bahaya HIV/AIDS tidak terus mengancam orang Papua.

 

“Miras salah satu pemicu untuk mendatangkan HIV/AIDS. Mata rantai Miras harus diputuskan, yakni menghentikan ijin Miras, sekaligus memperkuat Perda yang sudah pernah dibuat pemerintah,” kata Magai.

 

Secara umum, Magai melihat ada lima persoalan yang dapat ditimbulkan jika dipengaruhi oleh Miras, yakni maraknya perampokan, kekerasan rumah dalam tangga, meningkatnya virus HIV/AIDS, dan kejahatan di tempat umum.

 

“Lima hal ini saya lihat terjadi di Kabupaten Nabire, dan sangat memprihatinkan. Harus ada komitmen bersama untuk memberantas Miras dan mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS,” kata Magai.

 

Magai juga mendesak para Bupati di enam Kabupaten di Wilayah Adat Mee-Pago untuk bersama-sama komitmen dengan surat pernyataan kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani 17 November 2014 kemarin.

 

“Kalau mau mata rantai itu diputuskan, maka para Bupati dan pimpinan daerah di wilayah adat Mee-Pago komitmen dengan surat kesepakatan yang dibuat kemarin, apalagi Gubernur sudah ikut menandatanganinya,” kata Magai.

 

Dalam sesi pemaparan materi siang tadi, tampak hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Kepala KPA Provinsi Papua, drh. Constant Karma, dan berbagai tamu undangan lainnya.

 

OKTOVIANUS POGAU