Selasa 2016-01-12 10:02:19
WAMENA, SUARAPAPUA.com — DPRD Jayawijaya gelar pembukaan rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Jayawijaya masa sidang I tahun 2016 mengenai pembahasan materi, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Jayawijaya tahun 2015 serta Raperda Non APBD tahun 2016.
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua I, Mathias Tabuni, dihadiri Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo dan Wakil Bupati, Jhon Banua, digelar di ruang sidang DPRD Jayawijaya, Selasa (12/1/2016).
Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo dalam laporanya menjelaskan, LKPJ tahun 2015 adalah laporan kinerja pemerintah kabupaten Jayawijaya tentang pelaksanaan program yang dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya pada tahun anggaran 2015.
Dikatakan, prioritas pembangunan tahun sebelumnya dan tahun 2016 adalah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi guna mendukung pertumbuhan dan pelayanan jasa, pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan potensi budaya yang keseluruhan bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.
“Pada masa sidang ini ada tiga Raperda Non APBD yang diserahkan Pemda Jayawijaya,” kata Wetipo.
Tiga Raperda itu, pertama, Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari ditertibkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang miliki Negara sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 tanuh 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara.
Yang kedua, Raperda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah penggudangan pada Bandar Udara Wamena sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi.
Raperda ketiga yang diserahkan adalah tentang retribusi pelayanan kesehatan dan juga tentang perubahan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, penjualan serta produksi minuman berakohol, sebagai tindak lanjut maraknya produksi dan perubahan minuman lokal di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
Sementara itu, Matias Tabuni, Wakil Ketua I DPRD Jayawijaya mengungkapkan, pembukaan masa sidang I tentang LKPJ Bupati dan Raperda non APBD akan berlangsung hingga April 2016.
“Ada beberapa Raperda yang dibahas dan juga soal LKPJ Bupati tahun 2015 yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kita bahas untuk non RAPBD dari pemerintah daerah ada beberapa yang dimasukan, terus kita DPRD punya juga ada. Namun nantinya akan menghasilkan beberapa Raperda, kami belum tahu persis,” jelas Tabuni.
Tabuni juga mengungkapkan, mestinya pada masa sidang I ini, DPRD umumkan Raperda apa saja yang ada di DPRD, tetapi badan legislasi nampaknya belum siap, sehingga tidak diumumkan.
Beberapa Raperda itu, kata Tabuni, mesti dibahas pada masa sidang I ini.
ELISA SEKENYAP
