Kamis 2016-04-28 10:52:38
Tidak terbantahkan bahwa seluruh wilayah di dunia ini telah terhubung melalui hubungan-hubungan pengetahuan, kapital dan sekaligus juga ide-ide tentang “kemajuan†yang dibawa oleh modernitas.
Oleh: I Ngurah Suryawan*)
Salah satu bentuk wujud modernitas tersebut adalah dalam bentuk pembangunan yang mentautkan (menghubungkan) orang-orang dengan imajinasi serta mimpi yang berbeda-beda. Namun di sisi yang lain, komunitas-komunitas suku bangsa menghadapi tantangan untuk mengambil bagian dalam perubahan sosial budaya yang berlangsung di tanah mereka. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana komunitas lokal ini dalam merespon dan menyikapi penetrasi global yang menyerang mereka?.
Sebenarnya komunitas-komunitas suku asli atau tempatan di Indonesia dan di negara lainnya menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan komunitas non-asli. Komunitas non-asli ini adalah para migran yang menyebar ke berbagai wilayah di negeri ini. Mereka, para migran ini secara keseluruhan lebih dominan, lebih besar, dan lebih terorganisir lebih baik dalam menghadapi enam kecenderungan global. Enam kecenderungan itu adalah: krisis ekonomi, proses militerisasi, krisis negara, penyangkalan terhadap hak-hak manusia dan identitas kultural, konflik atas sumberdaya alam, serta masalah sains dan teknologi yang lolos dari kendali. Masalah-masalah yang menimpa minoritas suku asli adalah: pemindahan, pemiskinan budaya dan sosial serta disintegrasi akibat tuntutan dari luar atas sumberdaya alam di sekitarnya.
Menuju Masyarakat Global?
Penetrasi modal yang eksploitatif ke dalam perekonomian suku asli seringkali justru didukung oleh negara dengan alasan ingin memajukan kaum minoritas suku asli melalui program-program perubahan sosial yang terarah (Ghee dan Gomes 1993:1-3). Corak kehidupan suku-suku asli telah dilihat sebagai hasil hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung dengan pusat perhatian pada kehidupan suku asli yang perlakukan sebagai variabel tergantung, sehingga program pembangunan dilihat dari perspektif suku asli. Oleh karena itu di sana tidak dihasilkan “model alternatif” yang relevan dengan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya… pusat perhatian harus digeser dari yang berpusat pada kehidupan suku asli ke hubungan antara pemerintah atau Negara dengan suku asli melalui garis hubungan pembangunan” (Suparlan 1993:xii).
Dalam bayangan Suparlan (1993), hubungan-hubungan itu terwadahi secara hirarkis sesuai konteksnya dalam hakikat Negara yang berupa masyarakat majemuk dan menghasilkan satuan-satuan perantara yang fungsional dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan dan konflik-konflik menjadi menguntungkan kedua belah pihak. Katanya model perantara ini dapat berguna untuk membentengi kehidupan suku asli dari penetrasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah karena di sana kepentingan-kepentingan dan hirarki yang berbeda-beda yang berasal dari pemerintah/pihak luar dan dari suku asli dapat diakomodasi. Penetrasi pemerintah dan sistem perekonomian yang kapitalistik dan eksploitatif pun melalui model perantara itu secara bertahap dapat diserap oleh komunitas suku asli.
Persoalan klasik dari model perantara yang diusulkan oleh Parsudi Suparlan, setelah penetrasi capital itu dianggap sebagai nasib yang tak terhindarkan, adalah siapakah yang menanggung beban “biaya” bagi para perantara itu? Bukankah demi efisiensi dan hubungan yang saling menguntungkan itu, matarantai dari asal sumberdaya (produsen) dan para pengguna sumberdaya (konsumen) malah perlu diperpendek agar biaya membengkak (komplikasi/siasat tipu muslihat) karena panjangnya mata rantai distribusi dapat dikurangi? Mana yang lebih menguntungkan para warga komunitas tempatan (asli), investasi asing itu langsung tanpa perantara ataukah pakai perantara? Jika pakai perantara, berapa panjang matarantainya? Bukankah hampir dalam semua kasus beban perantaraan itu selalu lebih berat dipikul oleh mereka yang lemah, yaitu para warga tempatan, karena para perantara itu cenderung memihak yang kuat dan menguntungkan dirinya? Mungkinkah persoalan-persoalan ini dijawab atau dihindari oleh para warga komunitas tempatan?
Masyarakat tempatan adalah komunitas yang dinamis dan selalu berubah, bahkan juga tidak selalu terisolir. Dinamika yang terjadi adalah interaksinya adalah merupakan bagian dari hidup masyarakat setempat yang telah melampaui masa panjang dengan perspektif yang tidak selalu tempatan. Di sini kita harus memahami budaya masyarakat setempat pun pernah mengalami kontak dengan dunia luar, namun dalam proses itu “warna” tempatan kuat bertahan karena masyarakat berhasil mengidentifikasikan dirinya dalam proses itu. Mereka dapat mengontrol sejarahnya sendiri, yang mampu membuat sejarahnya sendiri atau menghadirkan waktu transendennya sendiri.
Dalam kasus Papua, program-program pembangunan telah menghubungkan berbagai macam latar belakang orang Papua dengan dunianya masing-masing. Di tengah proses inilah menjadi penting memperhatikan pergerakan orang-orang Papua dalam dinamika pembangunan di Tanah Papua yang mentautkan identitas dirinya dengan dunia global. Dalam konteks ini, memahami imajinasi orang Papua tentang diri dan lingkungannya memerlukan pemahaman tentang detail keterhubungan dan siasat-siasat mereka dalam merespon pembangunan dalam bentuk berbagai macam program dan tawaran “pemberdayaan” yang dilakukan oleh negara.
Mengacu kepada kondisi keterhubungan dan siasat-siasat orang Papua ini, Pouwer dan Hannan (Timmer, 2011;2012) sejak dulu sudah mengungkapkan bahwa masyarakat Papua sejak dahulu kerap bergerak (Peoples on the Move) yang berkaitan dengan dinamika migrasi, peranan kain timur di wilayah kepala burung Papua, dan benda utama dalam pertukaran perkawainan. Jika dikontekstualisasikan pada saat ini, keterhubungan orang-orang Papua dimediasi oleh instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh negara berupa pemekaran daerah, pendidikan, dan lembaga-lembaga modern terutama dalam birokrasi pemerintahan yang memungkinkan orang Papua untuk secara terus-menerus bergerak memperbaharui dirinya.
Namun di tengah kondisi yang “melumpuhkan” di tataran pemerintahan itu, bagaimanapun pembangunan yang terjadi di Tanah Papua telah menghubungkan dan sekaligus memungkinkan orang Papua untuk memikirkan tentang posisi dirinya dalam dunia yang sedang berubah. Pada momen-momen inilah orang Papua dapat berpikir melampaui batas-batas budayanya dan dapat bersatu demi kepentingan-kepentingan tertentu. Namun sudah pasti tantangan yang harus dihadapi, terkhusus dalam salah satu konteks pembangunan yaitu pemekaran daerah, adalah kecenderungan kebanyakan orang Papua yang berjuang atas nama pemekaran ini untuk kembali mengidentifikasikan diri mereka sebagai bagian dari sejumlah kelompok tertentu yang biasanya terkait dengan kelompok etnik dan marganya.
Imajinasi tentang identitas-identitas baru yang sekarang sedang berkembang di Tanah Papua hanya akan mungkin berkembang baik jika orang-orang Papua berpikir melampaui kebudayaan etniknya dan mempertautkan dirinya dengan dunia global. Perspektif lintas batas sangat memungkinkan karena Papua sudah terkoneksi dengan dunia global dan merangsang sebuah inisiatif dialog lintas batas dalam memperbarui wawasan orang Papua tentang identitas dan posisinya dalam dunia global.
Penulis adalah staf pendidik di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.
