Jusuf Kalla “Paksa” Freeport Indonesia Bangun Smelter di Papua

Sabtu 2015-01-31 17:02:15

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di tanah Papua, bukan di Gresik, Jawa Timur, seperti yang direncanakan sebelumnya.

Kalla menegaskan, pembangunan smelter di Papua sebagai harga mati, karena itu Freeport Indonesia harus mentaati keputusan pemerintah.

 

“Sejak awal, kita minta itu di Papua. Masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah, melainkan PT Freeport. Jadi, PT Freeport sekarang diminta membangun smelter ya harus begitu,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (30/1/2015) seperti dikutip dari kompas.com. (Baca: Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tetap Bangun Smelter di Gresik)

 

Namun, saat ini, PT Freeport malah menyewa lahan PT Petrokimia Gresik seluas 80 hektar, seharga Rp 76,8 miliar per tahun, untuk membangun smelter.

 

Dalam waktu dekat, PT Freeport akan menyetor biaya awal sebagai komitmen pengadaan tanah sebesar Rp 1,56 miliar melalui tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

 

PT Petrokimia Gresik akan menyediakan kebutuhan pembangunan smelter PT Freeport, seperti gas, air, dan listrik. Terkait hal itu, JK menuturkan, tidak peduli dengan apa yang dilakukan PT Freeport di Gresik.

 

Ia memastikan pemerintah terus mendesak pembangunan smelter di tanah Papua. (Baca: Gubernur Papua: Freeport Silakan Angkat Kaki dari Papua!)

  

“Hanya MoU tanah itu, boleh saja semua orang membuat MoU tanah. Jadi, iya tetap dibangun di sana (di Papua),” kata JK.

 

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mendatangi Istana Negara pada Kamis (29/1/2015) malam. Dia meminta pemerintah pusat memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Papua terkait rencana PT Freeport membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

 

Enembe mengatakan bahwa Pemda dan masyarakat Papua ingin PT Freeport membangun smelter di Papua, bukan di Gresik, Jawa Timur.

 

Ia juga mengatakan, sebelumnya Pemda Papua sudah bekerja sama dengan Freeport mempersiapkan infrastruktur untuk smelter dan Pemda Papua berjanji akan terus berusaha mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan PT Freeport dalam proses pembangunan smelter. (Baca: Beri Kelonggaran Kepada Freeport, Menteri ESDM Diminta Mundur)

 

Ia berharap pemerintah, pusat membantu keinginan Pemda dan masyarakat Papua agar perekonomian daerah meningkat, sekaligus memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

 

Sementara itu, Deklarator Asosiasi Pertambangan Rakyat di Tanah Papua (ASPRATAPA), John NR Gobai mengatakan, aturan yang dibuat pemerintah seharusnya melayani orang Papua, bukan investor yang datang mengambil kekayaan orang Papua secara cuma-cuma.

 

“Peraturan dibuat untuk melindungi dan melayani rakyat Papua. UU Otsus ada untuk pemerintah provinsi Papua dan Pemkab di Papua melayani orang Papua, bukan investor yang datang mengambil kekayaan orang Papua secara cuma-cuma seperti PT Freeport,” ungkap Gobai, kepada suarapapua.com, Minggu (25/1/2015). (Baca: DAD Paniai: PT Freeport Harus Libatkan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat)

 

Gobai juga mengatakan, pertambangan harus menjadi berkat bagi orang Papua, bukan investor. Pertambangan di Papua haruslah dikerjakan mayoritas oleh orang Papua, agar mereka mandiri sejahtera untuk memasuki peradaban baru.

 

“PT Freeport harus memberikan manfaat kepada orang Papua, kalau tidak silakan tinggalkan Papua, kami mendukung pernyataan Gubernur Papua,” ujar Gobai.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKAEL KUDIAI