ArsipKNPB Akan Demo Peringati Hari Demokrasi Internasional

KNPB Akan Demo Peringati Hari Demokrasi Internasional

Jumat 2013-09-06 13:44:00

PAPUAN, Jayapura—  Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bakal peringati hari demokrasi internasional yang jatuh pada tanggal 15 September 2013 mendatang dalam bentuk aksi turun jalan.

“Kami KNPB dari Sorong sampai Samarai akan kembali lagi untuk turun jalan tanggal,” ujar Jubir Nasional KNPB, Rocky Wim Medlama, kepada suarapapua.com, Rabu (4/9/2013).

Medalama menjelaskan, awalnya direncanakan tanggal 15 September, namun karena bertepatan dengan hari minggu,maka aksi demo damai akan diundur hingga tanggal 16 September.

Menurut Medlama, agenda utama dalam peringatan hari demokrasi internasional adalah, memberitahukan kepada masyarakat internasional bahwa demokrasi di Papua masih dan terus dibungkam.

Selain itu, bertujuan mengangkat kembali dan mengingatkan  kepada rakyat Papua Barat tentang kedatangan delegasi tim MSG yang akan ke datang ke Jakata dan Papua, yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir disembunyikan oleh permainan-permainan  pihak-pihak tertentu.

Juga, KNPB akan meminta diselenggarakannya mekanisme referendum sesuai standar hukum dan HAM internasional.

"KNPB punya agenda utama adalah meminta referendum kepada pemerintah Indonesia untuk memilih apakah masih mau bersama Indonesia atau mau pisah dengan NKRI. Karena keberadaan Indonesia di atas tanah papua adalah ilegal,” tegas Medlama.

Dalam aksi demo damai tersebut, KNPB meminta agar aparat keamanan tidak menghalang-halangi rakyat Papua Barat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Indonesia.

ARNOLD BELAU         

Terkini

Populer Minggu Ini:

Hari Konsumen Nasional 2024, Pertamina PNR Papua Maluku Tebar Promo Istimewa...

0
“Kami coba terus untuk mengedukasi masyarakat, termasuk para konsumen setia SPBU agar mengenal Pertamina, salah satunya dengan menggunakan aplikasi MyPertamina sebagai alat pembayaran non tunai dalam setiap transaksi BBM,” jelas Edi Mangun.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.