KNPB: Rakyat Papua Tidak Punya Hak Memilih di Indonesia

Kamis 2014-07-10 15:07:30

PAPUAN, Jayapura — “Kami Bangsa Papua Barat tidak punya hak untuk memilih pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hak kami adalah memilih pemimpin Papua Barat. Jadi, wajar saja jika faktanya pada 9 Juli kemarin, seluruh orang asli Papua mulai dari Sorong sampai Merauke memilih boikot Pilpres.”

Demikian diungkapkan Ketua I KomiteNasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay dan Sekretaris Umum KNPB, Ones Suhuniap dalam siaran pers yang diterima suarapapua.com, Kamis (10/7/2014).

 

“Dalam pemilihan Pilpres pada tanggal 9 Juli kemarin, berdasarkan hasil survey badan pengurus KNPB Pusat dan KNPB Wilayah seluruh Tanah Papua, bahwa 99% orang asli West Papua memilih boikot dengan cara golput di seluruh wilayah teritori West Papua,” demikian tulisnya dalam siaran pers.

 

Ditegaskan, “Kami rakyat West Papua bukan bagian dari NKRI. Karena kami rakyat West Papua tidak pernah terlibat dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, disana sudah jelas disebutkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dari Sabang sampai Amboina. Berarti tidak termasuk dengan Pulau West Papua.”

 

Rakyat West Papua, menurut KNPB, punya hak politik yang sama dengan negara-negara merdeka yang lain di muka bumi ini.

 

“Namun Indonesia mencaplok West Papua dengan kekuatan militer Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Ini menunjukan keberadaan Indonesia di Pulau West Papua tidak sah dan ilegal secara hukum internasional dan nasional, berdasarkan New York Agreement 15 Agustus 1962.”

 

“Dengan dasar sejarah, kami generasi ketiga yang mewarisi sejarah perjuangan West Papua, yang tergabung dalam gerakan KNPB sebagai media nasional rakyat West Papua dari Sorong sampai Merauke menyatakan sikap menolak Pilpres dan apapun program pemerintah di pulau Papua Barat,” tulis KNPB.

 

KNPB juga meminta kepada negara-negara pendukung Papua Merdeka dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) segera mendesak kepada perintah Indonesia segera membero kebebasan kepada rakyat West Papua untuk hak penentuan nasib sendiri (self determination) melalui mekanisme internasional yaitu referendum.

 

“Negara-negara anggota MSG dan negara-negara pendukung, termasuk PBB harus memantau situasi terakhir di seluruh wilayah teritori West Papua,” tulisnya di bagian akhir.

 

MARY