Senin 2012-07-09 11:06:15
Seminar dibuka langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Pembangunan Propinsi DIY.
Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup Baltazar Kambuaya memberikan sambutan yang diwakili langsung oleh Jusach Eddy Hasio.
Seminar berlanjut ke pemaparan materi, Septer J Manufandu dari Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua menyampaikan pandangannya tentang akar konflik di Papua, beserta solusi penyelesaiannya.
“Ada dua nasionalisme yang bertumbuh di Papua. Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia. Keduanya punya sejarah yang berbeda, dan punya prinsip yang berbeda pula,†kata Manufandu seperti ditulis umaginews.com.
Selain itu, Septer juga menyampaikan fakta-fakta peristiwa di Papua, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer Indonesia, eksploitas sumber daya alam, serta pendidikan dan kesehatan yang tidak diperhatikan dengan baik.
Setelah itu, beberapa pemateri seperti Dubes Inggris untuk Indonesia, Mr. Mark Clanning, pakar Sejarah dan Hukum Tatanegara UGM Jaka Triana, dan Dubes Belanda Untuk Indonesia Mr. Tjeerd Feico DZ, dan pakar Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM Porwo Santoso secara bergantian menyampaikan pandangannya tentang Papua.
Kemudian, acara yang dipandu oleh Kania Sutisnawinata, wartawan senior MetroTV berlanjut ke sesi tanya jawab antar peserta dengan para pemateri.
Salah satu peserta diskusi, Anton B mengkritisi jalannya seminar yang dilangsungkan tanpa kordinasi dengan seluruh mahasiswa Papua yang berada di Jogjakarta.
Ia juga mengkritisi jalannya seminar yang dilaksanakan tanpa membicarakan secara rinci akar masalah, yakni penyelenggaran Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang penuh cacat dan manipulasi.
Kemudian, kericuhan mulai muncul ketika salah satu peserta diskusi yang mengaku sebagai mahasiswa Papua di Universitas Indonesia membesar-besarkan pembangunan Indonesia di tanah Papua tanpa fakta yang kongkrit.
Peserta ini juga menegaskan keabsahaan PEPERA, atau sahnya Papua di dalam Negara Indonesia, disertai dengan beberapa bahasa-bahasa “propaganda†yang membakar emosi peserta seminar yang mayoritas adalah mahasiswa Papua di Jogjakarta.
Karena tidak terima dengan penyampaian peserta seminar tersebut, mahasiswa Papua yang dikordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membubarkan jalannya seminar tesebut.
Gerald Bidana, salah satu mahasiswa Papua yang juga berada di dalam Lembaga Intelektual Tanah Papua (LITP) menegaskan, kericuhan terjadi akibat kurangnya miskomunikasi antara mahasiswa dengan pihak penyelenggara.
“Kami dari lembaga intelektual Papua sudah siapkan semua dokumen kesalahan yg dilakukan Indonesia, USA, Belanda, PBB sejak 1960-2012, namun belum sempat disampaikan, seminar sudah lebih dulu dibubarkan,†jelasnya kepada suarapapua.com dari Jogjakarta.
OKTOVIANUS POGAU
