ArsipPerusahaan dari Jerman Berharap Bangun Pabrik Pasok Gas di Papua

Perusahaan dari Jerman Berharap Bangun Pabrik Pasok Gas di Papua

Rabu 2015-03-04 07:45:30

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) diharapkan dapat membantu perusahaan asal Jerman Ferrostaal mendapatkan pasokan gas murni.

Member of Excecutive Board Ferrostaal, Klaus Lester menuturkan pertemuannya saat ini dengan Wapres JK adalah membicarakan proyek-proyek di Bintuni Papua Barat yang telah dikerjakan selama tiga tahun. Di mana, Ferrosstaal masih mengalami kesulitan pasokan gas.

 

"Kami harap pemerintah baru bisa memastikan alokasi gas untuk produksi petrokimia kami," kata Klaus di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (3/3/2015) seperti dikutip dari economy.okezone.com.

 

Klaus menuturkan, Ferrostaal membutuhkan gas murni dan hal itu telah dijanjikan pemerintahan Jokowi untuk membantu pemenuhan gas.

 

"Kami optimis, kalau saya balik ke Jerman, koper saya berisi keyakinan bahwa kami dapat penyelesaian. Proyek di Papua ini akan membuka ribuan tenaga kerja, kami berjalan ke arah yang baik," ujarnya.

 

Menurut Klaus, Ferrosstal membutuhkan pasokan gas sebesar 2 tcf yang diperuntukkan pengoperasian pabrik untuk 40 tahun ke depan, dan tentunya membuka lapangan kerja dan juga infrastruktur untuk pembangunan Papua Barat.

 

Ia juga memastikan, meski selama tiga tahun masih belum terpenuhi pasokan gasnya, Ferrosstal masih komitmen tetap berinvestasi di Tanah Papua.

 

"Sekarang kami hanya kaji pembangunan di Papua Barat. Ini proyek multibilion compleks. dua atau tiga kali di saat yang bersamaan‎. Kami konsentrasi ke teluk Bintuni aja, soal gas. Dan kami akan melanjutkan itu. Cukup optimistis, kami good step ke depan. Dalam beberapa bulan ke depan kami dapat alokasi gas," tutur Klaus Lester.

 

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.