Senin 2015-08-16 21:54:04
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Beberapa warga Papua, baik aktivis, politisi, mahasiswa, jurnalis, dan termasuk pengurus Dewan Adat Papua (DAP) memberikan tanggapannya terkait makna Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-70 bagi warga Papua di Tanah Papua.
Ada yang optimis Papua akan lebih baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di usia yang ke-70 tahun, namun ada juga yang pesimis, dan meragukan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun Tanah Papua yang lebih bermartabat dan damai.
Sebagian besar berpendapat, berbagai peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan kasus korupsi masih terus terjadi, dan mengalami peningkatan selama Papua digabungkan ke dalam NKRI
Masih lanjut Rahmad Kogoya, salah satu tokoh pemuda dari Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, makna Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-70 bagi orang Papua, yakni, evaluasi kepemimpinan birokrasi yang sudah lama di jalankan orang Papua sendiri saat Papua bergabung bersama Indonesia.
“Papua saat ini sedang dipimpin oleh Orang Asli Papua sendiri, walaupun tidak 100%, namun skala perbandingannya sekitar 70%, baik di legislatif maupun eksekutif. Hanya saja terkadang kita lupa atas amanah yang telah diberikan masyarakat ketika kita memegang tampuk kepemimpinan,” kata Kogoya.
Menurut Kogoya, saat ini ada istilah Papua jajah Papua, hal ini muncul dikarenakan tidak konsistennya pejabat pemerintahan Papua sendiri untuk membangun masyarakatnya.
“Intinya kesadaran kita sebagai Orang Asli Papua sangat penting, dan menentukan maju dan tidaknya daerah ini. KarenaPapua di mata dunia ibarat gadis 19 tahun, maka tidak tertutup kemungkinan banyak negara-negara yang ingin menguasai Papua dengan berbagai cara.”
“Kita bisa bercermin apa yang sudah dan sedang terjadi pada Negara-negara yang memiliki ras sama dengan orang Papua, yakni ras Melanesia. Agar kita Papua bisa belejar lebih mandiri, dan lebih maju dari mereka,” tegasnya.
Kogoya juga berharap, momen peringatan HUT NKRI yang ke-70 ini dijadikan sebagai suatu bahan introspeksi diri bagi orang Papua.
“Apa yang sudah kita buat untuk orang Papua, apa yang kita akan buat untuk Tanah Papua dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita di massa mendatang perlu dipikirkan secara matang,” tutupnya.
Sementara itu, Asrida Elisabeth, salah satu tokoh perempuan dan aktivis gereja di Pegunungan Tengah, Papua, mengatakan, tanggal 17 Agustus di tempat lain (di luar Papua) dirayakan dengan penuh kesadaran, namun tidak dengan Papua.
“Saya sangat yakin di Papua tidak merayakan HUT NKRI. Saat ini ada karena entah dipaksa atau terpaksa lewat berbagai cara. Saya lihat saat ini orang Papua diajak melupakan sejarahnya,” kata Asrida.
Menurut Asrida, hal ini bisa dilihat bagaimana tahun 1945, saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, di Lembah Balim, Wamena, Papua, sama sekali belum terkontak dengan dunia luar.
“Orang Papua punya hak untuk mengetahui sejarah yang benar tentang diri mereka sendiri, itu makna HUT RI yang sebenarnya, jangan dimanipulasi oleh Negara dengan simbol-simbol saja,” tegasnya.
Sementara itu, Jhon NR Gobay, Sekertaris II Dewan Adat Papua (DAP) mengatakan, makna HUT RI di Tanah Papua yakni, terus terjadinya kekerasan demi kekerasan, seperti kasus Paniai, Tolikara, Ugapuga-Dogiyai, kasus Wamena, dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya.
“Kekerasan dilakukan oleh negara melalui oknum aparatnya, namun institusi negara selalu saja menyembunyikan kesalahan anggotanya, tanpa ada penyelesaian yang memberikan kepuasan atau penegakan hukum dan HAM,” kata Jhon.
Menurut Jhon, pelanggaran HAM yang cukup tinggi di tanah Papua membuat rasa bernegara bangsa Papua di dalam Indonesia telah lama luntur, dan tidak ada.
“Sikap Jokowi yang awalnya dengan gaya blusukan dinilai orang Papua dapat mendengar dan menjawab langsung masalah orang Papua, ternyata sama saja tidak bisa menjawab soal di Papua.”
“Ini semakin membuat kami pesimis hidup bersama Indonesia, karena rata-rata para presiden Indonesia dibayangi oleh Badan Intelijen Negara yang selalu memantau dan mencurigai orang Papua hingga saat ini,” tegas Jhon.
Sementara itu, menurut Mervin S Komber, salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Papua Barat, makna HUT RI bagi warga Papua adalah, pemerintah pusat harus mengubah cara pandang terhadap Papua.
“Salah satunya adalah pemerintah pusat jangan alergi atas aspirasi dialog untuk penyelesaian masalah-masalah di Tanah Papua, marilah menggelar dialog bagi masa depan masyarakat Papua,” ujar Komber.
Menurut Komber, dialog adalah cara pandang orang Papua dalam adat untuk menyelesaikan berbagai permasalahannya.
“Kita akan mendialogkan berbagai hal. Saya yakin DPD RI akan siap jika diminta menjadi moderator dialog dan mempersiapkan dialog dimaksud,” tutup Komber.
Apa makna HUT RI yang ke-70 menurut beberapa narasumber lainnya; Simak tulisan bagian ketiga. (Bersambung)
OKTOVIANUS POGAU
