ArsipPemerintah Diminta Jelaskan Tujuan Pembangunan Lokalisasi di Wamena

Pemerintah Diminta Jelaskan Tujuan Pembangunan Lokalisasi di Wamena

Senin 2015-02-16 08:37:00

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Theo Hesegem, ketua Jaringan Advokasi, Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Jayawijaya, menjelaskan tujuan pembangunan lokalisasi bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wamena, Papua.

Pasalnya, dikhawatirkan dengan keberadaan lokalisasi, penyebaran penyakit HIV/AIDS akan semakin meluas, dan tentu banyak warga yang akan menjadi korban dari penyakit tersebut.

 

“Saya khawatir karena banyak orang meninggal karena HIV dan Aids, tetapi untuk mengatasi hal itu mereka (PSK) dilokalisasi di satu tempat baik, tetapi juga status mereka harus jelas." (Baca: Pemda Jayawijaya Rencana Bangun Lokalisasi di Wamena).

 

"Sekarang kita lihat banyak orang datang ke daerah ini, namun pemerintah daerah belum punya pemetaan yang jelas, artinya orang-orang yang datang itu dari mana, tujuan apa, sedang melakukan apa? Ini pemetaan belum jelas,” tutur Theo, kepada suarapapua.com belum lama ini.

 

Menurut Theo, jika lokalisasi benar-benar dibangun di Wamena, tentu akan ada mobilisasi massa yang secara beramai-ramai mengunjungi tempat tersebut, karena itu perlu dipikirkan secara matang oleh Pemda. (Baca: Pemuda dan Mahasiswa di Jayapura Tolak Pembangunan Lokalisasi di Wamena).
 

“Jadi hal-hal ini harus dipikir baik sebelumnya. Apakah setelah dilokalisasi, mereka (PSK) akan diberi pemeriksaan secara rutin tiap minggu, bulan atau tahun oleh dokter atau tidak. Soalnya jika tidak dikontrol, efek dari itu sangat parah,” ungkap Theo. 

 

Selain itu, kata Hesegem, ia tidak setuju kepada orang yang mengatakan, jika gunakan kondom itu baik, sebab jika seperti itu sperma dari si pria akan dikemanakan. (Baca: Bupati Jayawijaya Diminta Tidak Hancurkan Tatanan Budaya Orang Balim).

 

“Itu kalau dibuang kan rugi, karena tidak ada hasil, padahal untuk melakukan hubungan seks dibayar. Jadi pembangunan lokalisasi yang berdampak menghadirkan PSK itu tidak jelas. Mereka datang hanya mau buat masalah saja,” ungkapnya.

 

Lanjut Theo, gunakan kondom memang baik, guna mengantisipasi masuknya HIV dan Aids, tetapi juga semua orang harus tahu, bahwa budaya tidak mengajarkan orang Papua tidak ajarkan hal itu. (Baca: John Djonga: Rencana Pembangunan Lokalisasi di Wamena Kemauan Bupati).

 

“Kita punya budaya tidak pernah ajarkan menggunakan kondom, jadi tidak konek dengan budaya kita,” tegasnya.

 

“Para PSK juga harus diidentifikasi dengan jelas, artinya asal dari mana, berapa lama kerja PSK, apa saja yang akan dilakukan, siapa-siapa saja, dan tempatnya. Tujuan mereka juga harus jelas,” ujar Hesegem.

 

Sementara itu, Ketua Klasis GKI Balim Yalimo, Pdt. Judas Meage, S.Th menambahkan, Gereja tidak pada posisi berkomentar tentang rencana pembangunan lokalisasi di Wamena. (Baca: Pemuda dan Mahasiswa di Jayapura Tolak Pembangunan Lokalisasi di Wamena).

 

"Soalnya Gereja ada pada misinya, yaitu memberikan pemahaman kepada umat dalam pelayanan Firman Tuhan di dalam gereja maupun dalam ibadah-ibadah untuk umat hidup tidak melakukan hal-hal duniawai secara sembarangan."

 

“Jadi kami hanya bisa sampaikan melalui firman Tuhan, supaya umat sadar dan tidak melakukan hal-hal itu sembarangan. Artinya orang setelah mendengar firman dan percaya untuk takut melakukanya," kata Meage. 

 

Menurut Meage, terkait rencana pembangunan lokalisasi, perlu disampaikan juga oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), agar juga dapat memberikan pertimbangan. (Baca: Ketua DAP Wilayah La-Pago: Pembangunan Lokalisasi di Wamena Musnahkan Orang Papua).

 

Ia juga melihat, rencana ini mungkin baik bagi pemerintah guna menjaring para PSK dalam satu tempat, sehingga teratur dalam pendataannya.

 

“Tetapi intinya pemerintah juga harus buka ruang diskusi, sehingga hal-hal ini bisa dibicarakan lebih lanjut,” katanya.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pembagian Paket Tidak Transparan Bagi Pengusaha Asli Papua

0
"Kami datang ke sini karena kami rasakan pembagian kuota pekerjaan barang dan jasa selama ini kepada pengusaha asli Papua tidak transparan dan tidak adil dalam pembagiannya," ujar Pilemon Ulimpa.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.