Sabtu 2014-02-08 10:31:45
PAPUAN, Jayapura – Ini rekomendasi dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) untuk pemerintah pada tahun 2014. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil perngamatan ALDP dari tahun-tahun yang sudah dilewati dalam berbagai kasus dan dinamika kehidupan di tanah Papua.
Ini rekomedasinya, Pertama, Memberikan perhatian yang lebih serius pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik di tahun politik terkait penanganan terhadap aksi kekerasan dan masalah keamanan, isu separatis, kebebasan bereksperesi, pemenuhan hak-hak tapol/napol dan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan cenderung melalui kebijakan kamtibmas dan keamanan yang procedural dan professional pada kondisi pemerintahan tertip sipil.
Kedua, Melakukan penegakan hukum dengan tepat dan professional. Menyelesaikan proses hukum dan sejumlah kasus khususnya kasus yang bernuansa politik (termasuk kasus di areal penambangan PT.Freeport), kasus tindak pidana korupsi maupun kasus kriminal yang berdampak komunal (konflik horizontal).
Ketiga, Mensinergiskan peran berbagai institusi dan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal ketika merumuskan, menetapkan atau mengevaluasi suatun kebijakan. Secara khusus melakukan evaluasi terhadap otsus jilid 1 secara transparan dan sosialisasi RUU otsus plus secara maksimal di berbagai kalangan serta mengguanakan pendekatan dialog sebagai pendekatan tanpa kekerasdan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua.
Keempat, Melakukan koordinasi diantara institusi pemerintahan, memaksimalkan pengawasan internal (program dan anggaran) serta merespin cepat berbagai permasalahan yang di hadapi oleh jajaran atau instansi dibawahnya secara khusus menyangkut kebijakan program prioritas otsus, dana prospek dll. Termasuk mengintegrasikan peran berbagai institusi penyediaan layanan public seperti perusahaan penerbangan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih atau jaringan telekomunikasi.
Kelima, Pemetaan batas batas wilayah administrasi tingkat kampung, distrik dan kabupaten serta melakukan verifikasi data kependudukan terkait pemekaran wilayah, efektifitas program pemerintah ataupun penyelenggaran pemilu. Melakukan evaluasi terhadap DOB yang telah dimekarkan dan melakukan kajian terhadap usulan DOB baru seraca benar sesuai oeraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007.
Keenam, Melakukan penguatan masyarakat sipil melalui pendidikan demokrasi dan hukum dikomunitas serta memperkuat kapasitas untuk mengelola kewenanagan dan sumber daya yang dimiliki termasuk keuangan. Serta memperkuat Jaringan dan akses terhadap media informasi public.
Ketujuh, Melakukan perbaikan dan pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk praktek system noken terutama di daerah- daerah yang mengalami keterbatasan akses transportasi, alasaan kamtibnas dan keamanan ataupun terekait kapasitas penyelengaraan pemilu dan kesadaran politik pemilih.
Kedelapan, Memperluasan gagasan dialog dari segi konsep dan konstituen sebagai pendekatan penyelesaan masalah tanpa kekerasan di Papua. Gagasan dialog tidak saja diperluas di komunitas masyarakat sipil tetapi membangun komitmen pemerintah dan tidak sebatas pada tema-tema kesejahteraan atau dialog pembangunan.
ARNOLD BELAU
