ArsipHearing di DPRD Jayawijaya Ditunda, FPMJ-PTP Kecewa

Hearing di DPRD Jayawijaya Ditunda, FPMJ-PTP Kecewa

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Rencana hearing antara DPRD Jayawijaya, pemerintah, pengusaha dan pihak aviasi dengan Forum Peduli Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah Papua (FPMJ-PTP) guna menyikapi melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang hingga mencapai Rp70.000 per liter di Jayawijaya, ditunda.

Christian Kendek Padang, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayawijaya di hadapan sejumlah perwakilan forum PMJ-PTP, siang tadi, Rabu (21/10/2015), mengatakan, rencana pertemuan hari ini ditunda karena internal DPRD belum semuanya hadir.

“Karena perlu pembicaraan menyeluruh mengenai kelangkaan bahan bakar yang dampaknya harga naik. Ini juga dampaknya kena pada kita semua, jadi kita tunda besok, Kamis (22/10/2015). Saya harap rekan-rekan bisa makluminya dan kita ketemu kembali besok pada jam yang sama di Kantor DPRD,” jelas Christian di ruang Komisi Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya.

Sementara, Yance Itlay, Sekretaris FPMJ-PTP mengatakan, pihaknya kecewa atas ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD, sehingga mengakibatkan tertundanya rencana hearing hari ini.

“Sebab, sebelumnya kami sudah layangkan surat untuk melakukan pertemuan ini. Dan kami pikir mereka (DPRD) menyikapinya lambat, karena persoalan ini persoalan urgen yang harus diselesaikan,” tegas Itlay saat ditanya suarapapua.com siang tadi.

Menurut Itlay, jika besok pihak legislatif tidak hadir sesuai kesepakatan dan surat yang dilayangkan, pihaknya akan mobilisasi masa untuk datang ke Kantor DPRD Jayawijaya.

“Karena itu kami harap besok bisa hadir sama-sama dan dapat menyelesaikan persoalan ini dengan segera,” ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga bahan bakar ini sering sekali terjadi ketika mendekati bulan Desember dan meresahkan masyarakat. Sebab kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi harga bahan pokok lainya.

“Kami menilai ini ada mafia yang bermain, maka kami harap pemerintah dan seluruh stakeholder menyikapi hal ini segera. Kami juga menilai DPRD sebagai fungsi kontrol belum melakukan langkah-langkah konkrit,” tegas Itlay.

Editor: Mary

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPU Deiyai Akui Satu Bapaslon Perseorangan Telah Memenuhi Verifikasi Faktual

0
“Hari ini secara resmi kami serahkan berita acara hasil verifikasi faktual ini, dan setelah itu silakan ikuti lagi beberapa tahapan berikutnya,” kata Yulianus Mote, ketua KPU kabupaten Deiyai.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.