Gubernur dan Jajarannya Diminta Tuntaskan Persoalan Papua

Rabu 2014-10-15 19:50:15

JAYAPURA SUARAPAPUA.com — Mulli B. Wetipo, koordinator Koalisi Mahasiswa Papua Bangkit (KMPB) meminta Gubernur Papua, Polda Papua dan Papua Barat DPR-P dan DPR-PB dan para Bupati di Tanah Papua agar segera menuntaskan sejumlah persoalan yang ada di tengah masyarakat Papua.

“Kami koalisi mahasiswa Papua Bangkit, Bersatu untuk melawan sistem yang sedang sengaja dibangun oleh kelompok-kelompok kepentingan yang sedang membeking kepentingan masing-masing di setiap daerah, kemudian mengorbankan rakyat Papua dan mendapatkan harta benda yang melimpah ruah,” kata Mulli kepada suarapapua.com, Rabu (15/10/2014).

 

Kata Mulli, sudah sekian lama dana Otonomi Khusus dikucurkan ke Tanah Papua dengan trilyunan rupiah, namun rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

 

Pemerintah juga memberikan program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), dan program lainnya, namun sayangnya masyarakat Papua tidak merasakan hasilnya.

 

Lanjut dia, masyarakat dijadikan sebagai lahan bisnis para penjabat daerah maupun provinsi. "Para pemimpin legislatif dan eksekutif saja yang sejahtera."

 

Ada enam pernyataan yang disampaikan Mulli.

 

Pertama, KMPB meminta kepada DPR Provinsi untuk segera mendesak dan menegur setiap pemimpin di daerah terutama Biak Numfor, Supiori, Jayawijaya, Asmat, Paniai, Sorong, dan lainnya untuk memberikan bantuan studi akhir dari dana pendidikan 30% sebelum penutupan Anggaran tahun 2014.

 

Kedua, KMPB dan seluruh masyarakat Papua meminta kepada DPR Provinsi untuk mendesak kepada Gubernur agar kerja adil bagi rakyat Papua, dalam hal ini penerimaan CPNS K2 yang membuat rakyat Papua kecewa dengan hasil yang diumumkan beberapa waktu lalu.

 

Ketiga, KMPB dan segenap rakyat Papua, meminta kepada DPR-P untuk menegur setiap kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Tanah Papua untuk hentikan tenaga guru kontrak dari Jawa, Makassar dan daerah lain ke setiap kabupaten/kota di Tanah Papua.

 

Keempat, KMPB dan seluruh masyarakat Papua meminta kepada DPR-P untuk menyampaikan kepada Polda Papua, agar ruang demokrasi di Papua dibuka.

 

Kelima, KMPB dan seluruh masyarakat Papua meminta kepada DPRP agar mendesak kepada Polda Papua dan majelis Hakim PTUN Jayapura untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pengacara HAM Papua, Gustaf R. Kawer.

 

Keenam, KMPB dan seluruh masyarakat Papua meminta kepada DPR Provinsi Papua agar segera mendesak kepada Polda Papua untuk segera bebaskan 2 jurnalis asing asal Prancis yang sementara ditahan di Kantor Imigrasi Jayapura.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ARDI BAYAGE