Jumat 2012-05-04 10:44:30
Hal ini ditegaskan ketua I KNPB, Mako Tabuni ketika menggelar jumpa pers di Café Prima Garden, Abepura, Jayapura, Jumat (4/5) siang tadi.
KNPB juga mendesak PBB untuk segera meninjau beberapa kesepakatan yang pernah dibuat tanpa melibatkan orang Papua Barat.
Menurut Mako, kesepakatan-kesepakatan tersebut antara lain, perjanjian New York yang dilakukan pada 15 agustus 1962, Perjanjian Roma pada 30 September 1961.
Termasuk penyerahan administrasi pemerintahan Papua Barat dari pemerintahan Belanda kepada UNTEA pada 1 Mei 1963, dan pelaksanaan PEPERA tahun 1969 yang berlangsung secara tidak demokratis dan melanggar prinsip-prinsip dan standar-standar hukum internasional, termasuk hak asasi manusia secara universal.
“Kami melihat peristiwa demi peristiwa dalam hal ini kejahatan kemanusiaan yang terjadi diatas tanah Papua Barat adalah sebab dan akibat daripada proses sejarah yang salah.
Dimana pihak Indonesia terus mempertahankan proses aneksasi wilayah teritorial Papua Barat ke Indonesia tanpa dasar dan alasan yang jelas,†kata Mako menjelaskan.
Sedangkan, sambung dia, Rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui aneksasi Papua Barat ke dalam Negara Indonesia yang dilakukan dengan rekayasa dan penuh manipulasi.
“Maka pemerintah segera mengakui hak politik untuk menentukan nasib dan masa depan Papua Barat melalui mekanisme internasional yaitu referendum,†tegas Mako.
Mako juga mendesak bangsa Belanda, bangsa Indonesia, dan PBB untuk segera bertanggung jawab atas penyerahan administrasi pemerintah New Guinea Raad secara penuh kepada pemerintah NKRI pada tahun 1963 tanpa persetujuan dari rakyat bangsa Papua Barat yang mempunyai hak sengketa.
“Menyatakan bahwa rakyat bangsa Papua Barat sudah siap untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri dengan segala cara dan gaya kami sendiriâ€.
Mako juga menegaskan KNPB bersama massa rakyat Papua Barat akan terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia agar referendum bisa segera terlaksana.
ARNOLD BELAU
