WAMENA, SUARAPAPUA.com— Sebagian Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yalimo di palang (tutup atau disegel dengan kayu) oleh Pencari Kerja (Pencaker) yang tidak lolos hasil seleksi CPNS tahun 2018. Aksi itu dilakukan pada, Selasa (4/8/2020).
Kantor OPD Kabupaten Yalimo yang dipalang diantaranya, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Lingkungan Hidup dan Sekda.
“Kami palang kantor ini karena tidak sesuai dengan perjanjian kepalah BKD dan Kepalah Daerah Kabupaten Yalimo. Sebelumnya di sampaikan kepada kami bahwa kuota untuk anak asli Yalimo 80 persen dan di luar dari Yalimo serta non OAP 20 persen, namun realitanya tidak seperti itu,” jelas Yafet Wandik, koordinator aksi melalui sambungan telepon kepada suarapapua.com di Wamena, Selasa (4/8/2020).
Yafet mengaku hak pihaknya sebagai anak daerah telah ditindas dan dirampas oleh oknum-oknum tertentu. Penerimaan CPNS 2018 tidak ada keberpihakan terhadap anak daerah.
“Kami merasa kita punya hak di rampas oleh uknum – uknum tertentu dan melalui otonomi khusus kami hanya di manfaatkan,” katanya.
Oleh sebab itu katanya, pihaknya minta kembalikan kuota sebanyak 100 dari jumlah 140 yang di luluskan orang non OAP. Seluruh masyarakat Yalimo minta segera mengantikan Kepalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yalimo.
Yanes Alitnoe, mengatakan terkait pengumuman hasil seleksi CPNS tahun 2018, belum lama ini Sekda Yalimo telah menyampaikan di salah satu media bahwa, jumlah kuota CPNS keseluruhan Kabupaten Yalimo berjumlah 446, OAP 315 dan non Papua 131 orang.
Namun hasil yang keluar kata Alitnoe, OAP berjumlah 315 orang, artinya ada sekitar 71 persen, bukan 80 persen. Sementara Non OAP berjumlah 131 orang, artinya sebanyak 29 persen, bukan 20 persen sebagaimana dijanjikan.
“Dengan demikian, jumlah 41 orang atau sekitar 9 persen jatah orang Papua di tambahkan ke orang non Papua dan ini siapa yang bermain – harus bertanggungjawab dan Pencaker hari ini dilakukan pemalangan kantor pemerintah di Elelim itu wajar. Pemerintah Kabupaten Yalimo harus hadir dan memberikan penjelasan kepada Pencaker,” kata Alitnoe.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Elisa Sekenyap
