JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) se-Jawa dan Bali mendesak pemerintah kabupaten Intan Jaya agar membentuk Panitia Khusus (PANSUS) guna melaporkan konflik bersenjata ke pemerintah pusat.
Ketua Pusat IPMMO se-Jawa dan Bali, Sadrak Bagau menyatakan Pemkab Intan Jaya segera kembali ke daerah dan menyelesaikan permasalahan di sana.
“Pemerintah Intan Jaya harus melibatkan tokoh agama, kepala-kepala suku, pemuda, perempuan dan intelektual,” kata Sadrak melalui press releasenya kepada redaksi suarapapua.com, Senin (28/9/2020).
Dia mengungkapkan semestinya Pemkab Intan Jaya harus melibatkan semua elemen-elemen yang layak, guna membicarakan situasi ini.
“Elemen-elemen yang layak dilibatkan itu segera libatkan mereka dan duduk di satu tungku, guna membicarakan segala situasi yang sedang mengacaukan Intan Jaya saat ini,” ujarnya.
Serupa disampaikan Koordinator IPMMO se-Jawa dan Bali, Ananias Miagoni, katanya, pemerintah setempat harus melibatkan MRP dan DPRP dari keterwakilan wilayah Meepagoo, agar saling bekerja sama dalam melaporkan kondisi Intan Jaya ke pemerintah pusat dengan data akurat.
“Libatkan LSM yang layak membicarakan perlindungan hak-hak hidup manusia, seperti LBH Papua, Komnas HAM RI, Kontras RI, LIPI dan Amnesty International Indonesia,” ucapnya.
Ia juga menegaskan agar Pemerinta Indonesia segera tarik seluruh pasukan TNI/Polri yang ada di Intan Jaya.
“Kami sadar bahwa akar masalah sesunggunya adalah tuntutan ideologi dan konflik yang sedang terjadi,” katanya.
“Kami sebagai mahasiswa mengharapkan agar ada upaya-upaya dari pemerintah dalam menuntaskan konflik di Intan Jaya.”
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Elisa Sekenyap
