NABIRE, SUARAPAPUA.com — Hak memilih warga di kabupaten Nabire pada tanggal 9 Desember 2020 mesti dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai hati nurani untuk menentukan figur pemimpin yang tepat untuk membawa perubahan.
“Hak politik setiap orang memang bebas memilih, tetapi jangan salah pilih pemimpin. Saya tegaskan, pilihlah satu kandidat terbaik dari tiga calon yang sedang bertarung,” ujar Ayub Wonda, kepala suku besar Dani, Damal, Dauwa, Nduga (D3N) kabupaten Nabire, Jumat (4/12/2020) lalu.
Pilkada Nabire diikuti tiga pasangan calon (Paslon) yang diusung gabungan partai politik. Paslon nomor urut 1, Yuvinia Mote – Muhammad Darwis; paslon nomor urut 2, Mesak Magai – Ismail Djamaluddin, dan paslon nomor urut 3, Fransiscus Xaverius Mote – Tabroni Bin M. Cahya.
Wonda mengingatkan warga tidak salah pilih karena suara rakyat sangat menentukan siapa pemimpin terpilih periode berikut.
“Kita yang pilih, kita yang rasakan nanti. Jadi, warga saya perintahkan supaya jaga suara, tidak boleh sembarang pilih. Kami tidak mau rugi dan menderita lagi,” ujarnya.
Khusus warga D3N di Nabire, kata Wonda, sudah jelas komitmennya dengan harapan figur terpilih membawa perubahan dalam semua aspek dan mengakomodir kerinduan semua komponen masyarakat.
“Kami satu komando, tetap jaga suara karena ini seluruh rakyat dengan suara hati untuk mendukung pemimpin terbaik di Nabire,” tegasnya.
Ia mengaku ada kesepakatan semua kepala suku di kabupaten Nabire, warga harus kawal setiap TPS agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu dengan pemilih siluman dan manipulasi suara.
“Jangan ada mobilisasi massa dari paslon tertentu masuk ke TPS. Waktu dua Pilkada yang lalu pernah terjadi, datangkan orang-orang dari kabupaten lain, itu jangan terulang. Kita semua harus jaga itu, jaga suara,” ujar Wonda.
Dugaan adanya mobilisasi massa dari kabupaten tetangga sempat disinggung dalam kampanye terbatas paslon nomor urut 2 maupun paslon nomor urut 3 di tempat dan waktu berbeda. Hal ini diduga difasilitasi paslon tertentu.
Mobilisasi massa dalam jumlah banyak menurut Mesak, meningkat sejak beberapa pekan lalu jelang pemungutan suara.
“Pada Pilkada yang lalu juga pernah terjadi mobilisasi massa dari pedalaman. Banyak orang didatangkan itu akan kacaukan suara rakyat. Mereka bukan warga Nabire, bukan pemilih juga. Itu cara tidak sehat. Harus dihentikan,” ujarnya dengan tegas.
Mantan Anggota DPRP periode 2019-2024 ini menyatakan, biarkan warga Nabire memilih untuk menentukan pemimpinnya tanpa ada permainan kotor.
Saat diwawancarai wartawan, Wonda juga mengungkapkan tiadanya perubahan di kabupaten Nabire selama 10 tahun terakhir.
“Tidak ada pembangunan. Ini fakta, tiap hari jadi bahan bicara orang. Bandingkan dengan pada masa bapak AP Youw ada hasil nyata, itu kita biasa lihat. Selama dua periode ini tidak ada bukti (pembangunan). Masyarakat menderita betul. Para pegawai juga selalu mengeluh. Kita semua tidak mau ini berlanjut. Nabire harus ada perubahan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin baru,” tuturnya.
Pewarta: Markus You
