SORONG, SUARAPAPUA.com — Massa gabungan lintas suku, lintas agama dan tokoh adat yang tergabung dalam Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD kota Sorong menuntut DPRD kota Sorong dan Tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya untuk segera menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI dan Presiden Joko Widodo agar segera mekarkan DOB Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam tuntutannya massa menilai pemerintah pusat tidak adil dalam pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Pemerintah dan DPR RI dianggap hanya membahas pemekaran Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan saja, sementara pemekaran Papua Barat Daya yang sudah diperjuangkan .
“Sudah 19 tahun kami perjuangan Papua Barat Daya, namun sampai saat aspirasi kami di abaikan,” tegas Yosafat Kambu Ketua Presidium Pemekaran DOB PBD (14/3/2022) lalu.
Presidium DOB PBD juga mendesak agar DPRD Kota Sorong segera membentuk tim untuk membawa dan mengawal aspirasi hingga ke pemerintah pusat.
“Aspirasi ini segera di kawal hingga ke pemerintah pusat,” tambahnya.
Lebih lanjut pihaknya mengancam jika aspirasi DOB PBD tidak dijawab maka pihaknya akan mengorganisir pergerakan untuk ciptakan konflik.
“Apabila pemekaran 3 provinsi di wilayah provinsi Papua oleh presiden RI dengan pertimbangan intelijen tanpa memperhatikan persyaratan fisik, teknis dan administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami akan mengorganisasikan pergerakan cipta kondisi, yaitu gangguan keamanan di wilayah Papua Barat sebagai wujud akumulasi kekecewaan kami, atas perjuangan kami selama 19 tahun,” kata Kambu.
Mendengar adanya aksi unjuk rasa, Ketua Tim Pemekaran Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau langsung datang ke kantor DPRD kota Sorong guna menerima aspirasi presidium pemekaran Papua Barat Daya dan berjanji akan menyampaikan kekecewaan masyarakat ke pemerintah pusat serta berharap Papua Barat Daya bisa segera dijadikan daerah otonom baru.
Lambertus jitmau juga mengakui, jika pemekaran dilakukan berdasarkan kajian intelijen adalah tidak adil karena gangguan keamanan bukan saja terjadi di Papua tapi juga di Papua Barat.
“Kita berbicara berdasarkan revisi Undang-Undang Otsus Nomor 02 tahun 2021 tentang Pemekaran di tanah Papua, Tanah Papua adalah Papua termasuk Papua Barat, jika hanya Papua dan tidak menghadirkan Papua Barat Daya, berarti kita merasa dikucilkan. Kita rasa tidak dihargai dan ini akan jadi pemicu, jangan berpikir bahwa di Papua saja ada konflik di Papua Barat tidak. Disini terjadi konflik, mari kita arif dan bijak sebagai orang tua, mengambil kebijakan yang menguntungkan semua warga yang ada di Tanah Papua,” ungkap jelasnya.
Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya dan para wakil ketua serta para anggota dewan yang menerima masa aksi, berjanji akan membentuk tim untuk mengawal aspirasi hingga ke pemerintah pusat.
“DPRD akan membentuk tim untuk mengawal aspirasi hingga ke pusat,” katanya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Arnold Belau
