BeritaSRP dan Pansus DPRD Dogiyai Ingatkan Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu

SRP dan Pansus DPRD Dogiyai Ingatkan Masyarakat Tidak Terprovokasi Isu

DOGIYAI, SUARAPAPUA.com — Solidaritas Rakyat Papua (SRP) bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Dogiyai mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang sedang berkembang belakangan ini. 

“Kami berharap, rakyat Papua di Dogiyai hidup damai, aman, nyaman, dan tertib. Harapan kepada rakyat tersisa yang kami cintai di wilayah kabupaten Dogiyai, dari distrik Mapia sampai ujung distrik Sukikai Selatan, dari distrik Kamuuu sampai di distrik Kamuu Selatan dan dari distrik Kamuu Timur hingga Kamuu Barat agar jangan terpancing dengan situasi saat ini,” kata Yames Pigai, perwakilan SRP Dogiyai, Jumat (27/5/2022).

Tidak nyaman dengan kehadiran TNI/Polri di Dogiyai pasca penolakan DOB, Otsus, serta pembentukan Kodim dan Polres di Dogiyai yang semakin marak, kata Pigai, aksi demonstrasi damai dan martabat yang dilakukan rakyat Dogiyai pada 29 April 2022 merupakan bentuk protes terhadap pemerintah pusat yang sewenang-wenangnya mengambil kebijakan tanpa mendengar suara rakyat.

Baca Juga:  Asosiasi West Papua Australia Mendesak Prancis Mendengarkan Suara Rakyat Kanak

Karena itulah masyarakat Dogiyai diminta tidak mudah terhasut isu murahan dari pihak tertentu.

“Kami mengimbau kepada seluruh rakyat Dogiyai agar tidak terprovokasi dengan rentetan kebakaran. Itu skenario aparat keamanan untuk meloloskan pembentukan Kodim dan Polres di kabupaten Dogiyai,” ujarnya.

Pendropan pasukan TNI/Polri dari Jayapura, Timika dan Nabire dalam jumlah besar, kata Yames, “Untuk apa? Mereka datang hanya membuat rakyat Dogiyai trauma untuk meloloskan tujuannya yaitu menghadirkan Polres dan Kodim.”

Baca Juga:  Presiden Jokowi Segera Perintahkan Panglima TNI Proses Prajurit Penyiksa Warga Sipil Papua

SRP menurutnya, terus mengingatkan sejumlah hal penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat Dogiyai dalam menyikapi situasi belakangan.

“Kami juga mengajak kepada seluruh rakyat Dogiyai agar saling memberitahu, saling menjaga persatuan rakyat Papua di Dogiyai. Selain itu, jaga tanah adat, jaga kampung, jaga pemerintah daerah, baik lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif,” tutur Pigai.

Sementara itu, Simon Petrus Pekei, ketua Pansus DPRD Dogiyai, menyatakan, rakyat pribumi Papua dan non-Papua sudah hidup berdampingan selama puluhan tahun. Situasi belakangan diperkeruh oleh siapa dan dalam rangka apa, perlu ditelusuri lebih jauh,

Baca Juga:  Freeport Indonesia Bangun Jembatan Hubungkan Kampung Banti 2 dan Banti 1

“Terlihat ada yang memperkeruh situasi saat ini di Dogiyai. Bupati dan institusi kepolisian harus meminta maaf kepada rakyat Dogiyai. Mengapa? Lantaran ada kepentingan itu yang memperkeruh situasi di Dogiyai,” tegasnya.

Simon bahkan mempertanyakan adanya pendropan aparat gabungan TNI/Polri ke Dogiyai. Menurutnya, selama ini di Dogiyai tidak ada TPNPB.

“Dogiyai tidak ada OPM atau TPNPB. Pasukan militer diturunkan untuk hadapi siapa? Persoalannya besar apa sampai datangkan TNI/Polri ke Dogiyai? Saya minta, hentikan semua upaya memperkeruh situasi daerah. Semua pihak sedang ikuti, jadi baik-baiklah ambil kebijakan. Sikap rakyat sudah jelas, dan itu yang harus didengar,” ujarnya.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pimpinan Gereja Katolik Meminta Semua Pihak Dukung Pemkab Intan Jaya

0
“Untuk membangun Kabupaten Intan Jaya, yang kita ketahui bahwa daerah konflik ini tidak bisa hanya dibebankan kepada satu atau dua orang. Tetapi semua pihak turut serta bahu membahu dan bersatu. Karena hanya dengan persatuan dan kesatuan yang kokohlah yang akan membuat daerah ini maju,” jelasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.