WAMENA, SUARAPAPUA.com— Tim peduli tanah Konam di distrik Muliama Kabupaten Jayawijaya yang tergabung dari berbagai unsur, yakni para kepala suku adat Konam di Muliama, mahasiswa, para toko gereja, intektual, pihak akademisi dan LBH Papua secara tegas menolak rencana pembangunan Kantor Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan di atas tanah bukit Konam Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Hal itu disampaikan Marinus Kurisi, salah satu kepala suku adat Muliama pada, Kamis (28/7/22). Menurutnya pihaknya bersatu menolak rencana pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada bupati Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya dan Kapolres Jayawijaya untuk tidak memaksakan masyarakat yang tidak tahu apa-apa untuk tawarkan mereka menjual beli tanah bukit Konam Mulima.
“Kami tegaskan pemerintah Jayawijaya tidak paksakan masyarakat untuk melakukan jual beli tanah. Mengingat tanah merupakan mama yang memberi hidup dan makan. Tanpa uang orang Konam di Muliama bisa hidup, tapi tanpa tanah orang Muliama tidak bisa hidup. Karena tanah juga akan diwariskan kepada generasi. Kalau orang tua hari ini jual pakai uang namun bagaimana dengan nasib anak cucu generasi kami ke depan,” ujar Kurisi.
Kurisi lalu nenegaskan bahwa jika tanah dijual, maka di mana anak cucu orang Konam Muliama akan hidup? Apakah hidup di pohon atau hidup di atas air?”
Pastor Edy Doga, OFM mengatakan pihak gereja mengakui dan menyetujui keinginan masyarakat yang tegas melarang untuk memperjualbelikan tanah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang leluhur turun temurun masyarakat Konam Muliama.
Karena katanya pastor, tanah itu diberikan Tuhan bukan untuk dijualbelikan, tetapi digunakan warga setempat untuk diolah untuk kepentingan kehidupan umat.
“Tidak ada perintah untuk jual beli tanah. Gereja jaga umat dan tanah, gereja tetap menyetujui keinginan masyarakat Muliama untuk tidak menjual tanah adat,” ujar Pastor.
Ketua tim peduli tanah Konam Muliama, Tanus Elopere menyatakan kepada Bupati Jayawijaya bahwa tanah Konam bukan tanah kosong untuk dijualbeikan.
“Demi mama yang memberikan hidup harapan masa depan orang Konam Mulima, kita akan lawan sampai nyawa saya kasih hilang sekalipun,” tegasnya.
Ia menyatakan, pemerintah tidak bisa membayar tanah kepada oknum-oknm tertentu, karena tanah Konam di Muliama itu merupakan tanah bersama, tanah komunal. Sehingga lanjutnya tentu tidak bisa menjadi keputusan sepihak dengan menerima biaya ganti rugi tanah, tetapi harus menjadi keputusan bersama.
“Pemerintah cari tempat lain untuk bangun – untuk tanah Konam Muliama minta maaf [tidak dijualbelikan],” katanya.
Ia juga menyesalkan dengan sikap pemerintah yang tidak jelas arah terkait tanah lokasi pembangunan kantor itu.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Elisa Sekenyap
