JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pertemuan tahunan Kansel Nasional blong Jif Nasional Vanuatu (VNKJ) atau pertemuan dewan kepala kepulaun dalam pertemuan tahunan mereka di Port Villa pada minggu lalu menginginkan agar jabatan konstitusional negara seperti Presiden Republik Vanuatu dipegang oleh kepala adat, bukan politisi.
Pernyataan itu dibuat oleh 22 Dewan kepala dari 22 pulau yang dituangkan dalam rekomendasi pada Jumat lalu dalam pertemuan mereka yang berlangsung selama satu minggu di kantor pusat Malvatumauri di Port Vila, ibu kota negara itu.
Rekomendasi itu muncul setelah presiden negara Vanuatu yang baru menjabat beberapa waktu lalu secara mendadak membubarkan parlemen atau dewan perwakilan rakyat negara itu.
Presiden Republik Vanuatu, Nikenike Vurobaravu menandatangani instrumen untuk pembubaran parlemen pada Kamis sore menjelang mosi tidak percaya yang diusulkan oposisi kepada perdana menteri yang direncanakan pada Jumat pagi.
Presiden terpilih Vanuatu baru-baru ini yang bernama Nikenike Vurobaravu merupakan sekutu partai Bob Loughman, PM sementara Vanuatu saat ini.
Perdana menteri sementara Bob Loughman, yang meminta pembubaran parlemen itu menyambut baik keputusan presiden dan meminta semua warga Vanuatu untuk menghormatinya.
Namun demikian, mantan Pemimpin Oposisi, Ralph Regenvanu yang dalam komposisi pemerintahan Charlot Salwai Tabimasmas sebagai menteri luar negeri Vanuatu telah mengkonfirmasi bahwa dirinya dan mantan Anggota Parlemen lainnya yang menandatangani Mosi menentang Perdana Menteri (PM), akan mengajukan kasus mereka untuk menentukan legalitas pembubaran Parlemen pada Senin minggu depan.
“Hanya beberapa jam sebelum kami seharusnya kembali ke Parlemen untuk mosi tidak percya yang kami ajukan, tiba-tiba kemarin di mana kuorum akan menjadi mayoritas sederhana dan kami memiliki jumlah untuk memerintah, namun Presiden atas saran Dewan Menteri (COM) membubarkan Parlemen,” tukas Regenvanu.
Perselisihan itu kemungkinan akan menjadi periode gejolak politik di Vanuatu, yang secara tradisional lebih stabil daripada Kepulauan Solomon atau Papua Nugini yang sering bergejolak.
“Ini belum pernah terjadi sebelumnya” kata Tess Newton Cain, pengamat lama Vanuatu dan pemimpin proyek untuk pusat Pasifik di Universitas Griffith.
Tetapi katanya persoalan pada “tahap ini bukanlah krisis konstitusional.”
Politik di Vanuatu berpusat pada ikatan pribadi dan politik regional, bukan partai ideologis. Keanggotaan koalisi dan bahkan partai politik bisa cair.
Pewarta: Elisa Sekenyap
