JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Benny Wenda, Ketua United Liberation Moviment fo West Papua (ULMWP) mengaku sedih ketika mendengar berita dari tanah Papua bahwa sebanyak 95 warga masyarakat diungsikan dari rumah mereka di kepulauan Yapen, Papua pada Desember 2022.
“Saya sangat sedih mendengar berita dari lapangan di Papua Barat bahwa 95 orang telah dipindahkan secara paksa dari Pulau Yapen, di lepas pantai utara Papua Barat,” kata Benny Wenda Desember 2022.
Ia mengatakan, setiap sudut wilayah Papua untuk saat mengalami situasi pengungsian yang kejam yang dimulai di Kabupaten Nduga, di mana pada 2019 lebih dari 50.000 orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka.
Oleh sebab itu ia mendesak Indonesia mesti segera menarik aparat militer dari Pulau Yapen dan mengizinkan semua pengungsi internal untuk kembali ke rumah.
Ia mengatakan, kepulaun Yapen adalah tempat yang damai. Pengungsian yang sekarang terjadi di sana adalah akibat dari pendudukan Indonesia, yang memberikan kekebalan hukum kepada aparat militer untuk meneror masyarakat adat Papua.
Kehadiran aparat militer di Yapen, seperti di seluruh Papua Barat, katanya, merupakan tindakan ilegal.
“Pepera yang terjadi adalah penipuan, bukan referendum yang dilakukan berdasarkan one man one vote. Papua Barat tidak pernah diizinkan untuk menggunakan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri – Ini adalah penyebab mendasar dari semua masalah di Papua.”
Kejadian itu terjadi ketika penduduk Yapen telah mengorganisir pertemuan doa damai pada 1 Desember 2022, hari nasional Papua Barat. Sebagai tanggapannya, militer Indonesia tiba di kampung Kaonda dan segera mulai mengintimidasi warga.
Tiga rumah dihancurkan oleh militer, yang juga mengambil sejumlah benda, termasuk peralatan mancing dan makanan. Penduduk kemudian melarikan diri ke hutan, di mana mereka tetap tinggal karena takut akan tindakan aparat militer lebih lanjut.
Mereka yang mengungsi termasuk 43 anak-anak dan bayi berusia 6 bulan. Ada juga sejumlah orang tua dan seorang wanita hamil tua di antara para pengungsi.
“Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, operasi militer Indonesia adalah tentang bisnis dan kontrol, bukan keamanan. Mereka dirancang untuk menakut-nakuti orang Papua Barat, untuk menakut-nakuti untuk menyingkirkan mereka dari tanah mereka. Agar dapat membuka jalan lebih banyak ‘pembangunan’, termasuk tambang ilegal.”
Hal ini ia katakan, seperti membuat ketakutan pada masyarakat sebagai cara untuk membuat orang Papua diam. “Kami melihat hal ini diperlakukan terhadap KNPB, yang terus-menerus diserang dan diancam, hanya karena berbicara untuk hak-hak orang Papua Barat. Insiden terakhir pelecehan anti-KNPB terjadi pada tanggal 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia PBB, ketika para demonstran KNPB yang dipimpin oleh Halen Hisage dicegah untuk menghadiri protes damai.”
Sekali lagi, Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak ada bagi orang Papua Barat.
“Oleh sebabnya, saya sebagai ketua ULMWP menyerukan kepada Indonesia untuk segera membebaskan mahasiswa Papua yang ditangkap pada November 2022, karena memperingati ulang tahun kematian Theys Eluay.”
“Pada akhirnya, masalah ini tidak akan berakhir sampai Presiden Indonesia setuju untuk duduk bersama saya dan mendiskusikan referendum kemerdekaan, yang merupakan satu-satunya solusi damai yang abadi di Papua Barat. Untuk mencapai hal ini, Indonesia harus menghormati komitmen mereka untuk mengizinkan kunjungan PBB ke Papua Barat, sejalan dengan seruan dari negara-negara ACP. Termasuk mengizinkan media internasional dan LSM masuk ke Papua Barat untuk melaporkan seluruh kejadian di tanah Papua.”
REDAKSI
