JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Parlemen Fiji mengesahkan anggaran nasional 2023-2024 pada Kamis 13 Juli 2023 setelah perdebatan selama empat hari, yang mana menurut pemerintah akan menempatkan negara Fiji”pada jalur yang benar”.
FBC News melaporkan bahwa rancangan undang-undang tersebut – yang akan menetapkan jumlah $FJ3,7 miliar untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2024 – dibacakan untuk ketiga kalinya oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Biman Prasad, sebelum pemungutan suara dilakukan.
Seluruh 29 anggota parlemen pemerintah memberikan suara mendukung RUU tersebut, sementara 24 anggota parlemen oposisi memberikan suara menentang.
Pemerintah koalisi tiga partai Fiji mengumumkan anggaran pertamanya pada 30 Juni sejak berkuasa pada bulan Desember tahun lalu.
Profesor Prasad mengatakan bahwa “anggaran tersebut pada dasarnya telah mengembalikan negara ini ke jalur yang benar”.
“Sejak kami masuk ke dalam pemerintahan, ada rasa kebebasan, ada rasa optimisme, ada rasa kegembiraan di dalam negeri,” katanya.
“Anda dapat melihat semua indikator, Anda melihat indikator-indikator sehubungan dengan angka-angka pariwisata. Anda melihat pengeluaran, Anda melihat ekspektasi para investor, bank-bank mengatakan kepada kami bahwa penyerapan pinjaman/peminjaman oleh sektor swasta sangat tinggi.”
“Jadi, semua indikator yang ada menunjukkan bahwa ekonomi kita berada di jalur yang benar.”
Prasad mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh tim anggaran tersebut “adalah untuk menciptakan keseimbangan yang baik” untuk menjaga rakyat Fiji dan memastikan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan sosial “memadai”.
Namun, pihak oposisi mengatakan bahwa anggaran tersebut tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh pemerintah dan akan menyulitkan rakyat biasa.
Pemimpin oposisi Inia Seruiratu mengatakan bahwa “pemerintah sekarang menghadapi kenyataan bahwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan”.
“Bertentangan dengan apa yang dikatakan dan apa yang telah kita lihat dalam enam bulan terakhir ini cukup mengkhawatirkan,” kata Seruiratu.
“Yang umum adalah memburuknya penghormatan terhadap supremasi hukum dan konstitusionalisme, pengangkatan pegawai negeri senior, keanggotaan dewan, kualitas pelayanan dan kepemimpinan. Sedih untuk mengatakan bahwa kita harus bersiap-siap untuk hal terburuk yang akan datang,” katanya.
Ia mengatakan bahwa pemerintah perlu diingatkan bahwa demokrasi “bukan hanya tentang memenangkan pemilihan umum tetapi juga tentang supremasi hukum, konstitusionalisme, prinsip-prinsip dan etika serta nilai-nilai, pemberian layanan dan kepemimpinan yang baik”.
