JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pacific Network on Globalisation (PANG) atau Jaringan Pasifik untuk Globalisasi di Suva, Fiji, mengeluarkan pernyataan solidaritasnya terhadap aksi demonstrasi kelompok sipil dan mahasiswa Papua menentang penyiksaan terhadap tiga orang warga sipil Papua oleh pasukan militer Indonesia di kabupaten Puncak, Papua Tengah, awal Februari 2024 lalu.
Diwartakan postcourier.com.pg edisi Jumat (5/4/2024), PANG menyebutkan demonstrasi damai terjadi setelah beredar video yang memperlihatkan Definus Kogoya diikat dalam drum berisi air, dipukuli, dan disayat dengan pisau yang dilakukan tentara Indonesia (TNI).
PANG mendapat laporan bahwa dalam kejadian yang sama, dua pemuda Papua lainnya, Warinus Murib dan Alianus Murib, juga ditangkap dan disiksa. Warinus Murib meninggal karena luka-luka.
Menyikapi kasus tersebut, demikian PANG, 62 mahasiswa Papua ditangkap dan diinterogasi sebelum mereka dibebaskan, serta dua orang terluka parah. Dalam aksi protes sebelumnya, 15 orang ditangkap karena membagikan pamflet. Para pengunjuk rasa menuntut semua operasi militer harus dihentikan di Tanah Papua.
“Kami mengutuk kehadirian militer yang berlebihan di Papua Barat dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengannya terhadap masyarakat Papua. Kami juga mengutuk penggunaan taktik kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian Indonesia untuk menyerang dan menahan mahasiswa yang seharusnya memiliki hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pandangannya,” kata Maureen Penjueli, koordinator PANG.
Maureen menyatakan, hal itu menunjukan penindasan yang masih berlangsung oleh Pemerintah Indonesia di Papua Barat, meskipun telah ada penolakan resmi dan sensor media selama beberapa dekade.
Pakar PBB telah menyatakan keprihatinan serius mengenai memburuknya situasi HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk pembunuhan anak, penghilangan orang, penyiksaan, dan pengungsian massal.
Dalam kesimpulan pengamatannya atas laporan periodik kedua di Indonesia, berdasarkan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diadopsi pada 24 Maret 2024, Komite Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pola pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan bentuk-bentuk kekejaman dan merendahkan martabat manusia lainnya, perlakuan buruk, khususnya terhadap penduduk asli Papua, serta kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka.
Komite juga menyerukan kepada Melanesia Speardhead Group (MSG), Pasific Island Forum (PIF), dan masyarakat serta pemerintah seluruh negara Kepulauan Pasifik untuk menuntut Indonesia segera mengizinkan implementasi keputusan para Pemimpin PIF pada Agustus 2019 untuk Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB melakukan misi ke Papua Barat.
“Kami menyerukan utusan khusus PIF untuk Papua Barat mempercepat mandat mereka untuk memfasilitasi dialog dengan Indonesia, khususnya untuk membuka jalan bagi kunjungan darurat PBB,” ujarnya.
Maureen mengaku akan menggemakan seruan rakyat termasuk penangkapan 62 mahasiswa untuk pemerintah Indonesia dapat menghentikan semua operasi militer di West Papua dan mengizinkan PBB melakukan tugasnya.
“Pemerintah Pasifik kita tidak boleh mengharapkan hal yang kurang dari Indonesia, terutama mengingat posisinya yang istimewa sebagai anggota MSG dan sebagai mitra dialog PIF,” demikian PANG.
PANG merupakan lembaga pengawas regional yang mempromosikan hak masyarakat Pasifik untuk menentukan nasib sendiri. PANG didirikan oleh LSM regional yang berbasis di Suva, Fiji, pada tahun 2000, sebagai organisasi regional yang memperjuangkan hak-hak rakyat dalam isu perdagangan dan ekonomi.
Sejak pertama kali dibentuk, dilansir dari laman thousandcurrents.org, PANG yang identik dengan Maureen Penjueli yang sebagian hidup dihabiskan dalam sektor nirlaba, memobilisasi gerakan dan advokasi berdasarkan penelitian dan analisis substantif untuk mengadvokasi dan mempromosikan agenda pembangunan yang berpusat pada masyarakat Pasifik.
Selama ini PANG beroperasi melalui model jaringan untuk mendukung dan bekerja dengan kelompok masyarakat yang mewakili beragam konstituen dan kepentingan, termasuk serikat pekerja, feminis, pemilik tanah tradisional, kelompok masyarakat dan lingkungan hidup, ilmuwan, pengacara, ekonom, analis politik, akademisi, anggota parlemen, pemerintah, dan generasi muda.
Fokus dengan persoalan masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam perdebatan mengenai liberalisasi perdagangan dan bagaimana agenda perdagangan bebas mengabaikan prioritas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, PANG kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi penelitian, advokasi, serta peningkatan kapasitas dan kampanye. []
