SORONG, SUARAPAPUA.com — Merasa tak diperhatikan pemerintah daerah, lima asosiasi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor bupati kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Senin (13/5/2024).
Lima asosiasi pengusaha OAP itu yakni Malamoi Bersatu, Malokmaik, Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP), Malamoi Mandiri Pawbili, dan Forum OAP menggelar aksi itu bertujuan menuntut keadilan atas pembagian paket pekerjaan barang dan jasa pada pemerintah kabupaten (Pemkab) Sorong.
Pilemon Ulimpa, koordinator asosiasi Malamoi Mandiri Pawbili, mengatakan, aksi dilakukan lima asosiasi pengusaha Papua lantaran kecewa terhadap Pemkab Sorong terkait pembagian kuota pekerja barang dan jasa yang dinilai tidak adil dan tidak transparan.
“Kami datang ke sini karena kami rasakan pembagian kuota pekerjaan barang dan jasa selama ini kepada pengusaha asli Papua tidak transparan dan tidak adil dalam pembagiannya,” ujar Pilemon.
Senada, Marko Vanbasten Kadakolo, koordinator aksi mengaku ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Sorong yang suka bohong kepada pengusaha asli Papua terkait pembagian paket pekerjaan.
“Perlu kami bicara terbuka bahwa ada beberapa OPD di sini yang biasa tipu-tipu kami terkait pembagian paket kegiatan. Itu kami kesal. Kami merasa ditipu. Dana Otsus hadir untuk OAP, bukan untuk siapa-siapa,” tegas Marko.
Penjabat bupati kabupaten Sorong Edison Siagian saat menjumpai para pendemo di depan kantor bupati kabupaten Sorong mengaku menerima aspirasi dari pengusaha asli Papua.
“Kami minta perwakilan lima asosiasi OAP ini bertemu untuk bahas lebih lanjut bersama kami pemerintah,” kata Edison.
Perwakilan dari kelima asosiasi pengusaha OAP bersama penjabat bupati Sorong, perwakilan MRP PBD hingga pejabat terkait lainnya menggelar pertemuan terbatas dan tertutup.
Pertemuan itu guna membahas lebih lanjut mengenai poin-poin tuntutan yang telah disampaikan pengusaha asli Papua dalam aksi demonstrasi. []
