Jumat 2015-09-03 09:26:51
YOGYAKARTA, SUARAPAPUA.com — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut pemerintah bertanggungjawab terhadap kasus penembakan brutal di Timika, Jumat (28/8/2015) dan beberapa kasus-kasus serupa lainnya di Tanah Papua.
Tuntutan tersebut disampaikan saat puluhan anggota AMP Komite Kota Yogyakarta melakukan aksi mimbar bebas di depan Asrama Kamasan I Papua, Jl. Kusumanegara, Yogyakarta, Kamis (3/9/2015) kemarin.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Aris Wanimbo dalam orasi politiknya mengatakan dengan tegas bahwa Negara segera bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan di Timika.
“Hampir semua kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua lebih dominan aktor pelakunya adalah TNI, Polri, BIN, Densus 88, dan beserta jajarannya. Kami mengutuk tindakan aparat militer yang sangat represif terhadap rakyat Papua dari dulu sampai saat ini,” ungkapnya.
“Negara dalam hal ini jajaran militernya sudah sangat nampak dengan proses pengiriman pasukan militer secara besar-besaran hanya untuk musnahkan manusia Papua di Tanah Papua,” tegasnya dengan lantang.
Orasi-orasi politik berlangsung dengan mengecam keras tindakan aparat keamanan di Tanah Papua yang membabibuta dan tidak berperikemanusiaan menjalankan perannya.
Sementara itu, salah satu perempuan Papua, Kristin Kobogau sambil mengucurkan air mata dalam orasi politiknya mengungkapkan derita yang dialami mama-mama Papua karena selalu ditindas secara tersistematis dengan tekanan dari aparat keamanan.
“Kami perempuan Papua selalu ditindas, dibunuh dan diperkosa terus oleh aparat keamanan Indonesia. Kami ingin bebas. Kami menuntut kepada dunia Internasional untuk membuka ruang gerak kami orang Papua, khususnya mama-mama Papua yang hidup di Tanah Papua,” ujarnya.
“Pos-pos TNI, Polri, Brimob, dan aparat lainnya dibangun di Tanah Papua hanya untuk mau musnahkan kami orang Papua dan mau mengambil kekayaan kami demi kepentingan ekonomi politik mereka. Hari ini kami menuntut kepada Negara melalui rezim Jokowi-JK untuk segera tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM yang terjadi dari tahun 1961 hingga saat ini,” tuturnya.
Di akhir aksi mimbar bebas, Koordinator Umum (Kordum) aksi, Mikael Pigai membacakan pernyataan sikapnya, menyampaikan tuntutan tegas kepada pihak-pihak dan oknum-oknum yang hingga kini masih melakukan praktek-praktek Imperialisme, Kolonialisme dan Militerisme di atas bumi Papua. Terutama rezim Jokowi-JK yang belum juga menuntaskan satu kasus pun selama masa pemerintahannya.
MIKAEL KUDIAI
