JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menilai komentar Fadli Zon soal HAM di Tanah Papua cenderung tak proporsional.
Pendapat ini disampaikan Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif LP3BH Manokwari, merespons pernyataan Fadli Zon soal isu HAM Papua, seusai terpilihnya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat.
“Pada prinsipnya, komentar Fadli Zon itu tidak proporsional dan cenderung basi,” katanya saat dihubungi suarapapua.com, Minggu (8/11/2020) kemarin.
Sebab, kata Warinussy, Joe Biden adalah presiden terpilih sebuah negara merdeka super power bernama Amerika Serikat.
“Saya kira isu pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua tentu akan menjadi hal yang rajin ditanyakan oleh pemerintah USA kepada Indonesia, baik kepada presiden maupun terutama kepada masyarakat sipil,” tegasnya.
Joe Biden-Kamala Harris didukung partai demokrat dengan visi menghormati HAM dan kelompok minoritas di dunia, kata Warinussy, sikap politiknya ke depan tentu akan dipengaruhi visi besar partai itu.
“Saya kira kita akan lihat pengaruhnya saat presiden Biden bersama wapres Harris mengumumkan kabinetnya.”
“Kemudian kepemimpinan Joe Biden akan dipengaruhi oleh siapa? Apakah demokrat atau republik yang menguasai senat dan kongres?,” beber Warinussy.
Fadli Zon, Anggota Komisi Luar Negeri atau Komisi I DPR, berharap Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden tidak terlalu mencampuri isu HAM di Indonesia.
“Kita berharap Biden tak masuk isu-isu detail soal Papua atau politik domestik terkait hak asasi manusia,” kata Fadli Zon, Minggu (8/11/2020), dilansir tempo.co.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You
