SORONG, SUARAPAPUA.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke wilayah provinsi Papua Barat, Kamis (25/8/2022). Kunker ini bertujuan mendengar masukan dari berbagai pihak terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Dalam pertemuan bersama penjabat gubernur Papua Barat bersama bupati dan wali kota se-Papua Barat, perwakilan masyarakat adat dan TNI/Polri di gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong, Kamis (25/8/2022), ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, pembentukan daerah otonom baru (DOB) PBD tinggal hitungan hari.
“Tinggal hitungan hari calon provinsi Papua Barat Daya memasuki proses akhir,” kata Ahmad.
Terkait itu, pihaknya berkunjung ke Kota Sorong.
Sebagai panitia kerja dalam penyusunan RUU tentang pembentukan provinsi baru bernama PBD, kata dia, mau mendengar aspirasi dari seluruh masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
“Dalam proses penyelesaian ini, tentu kita harus ada interaksi dan komunikasi. Kami datang sesungguhnya untuk hanya mendengarkan saja, aspirasi dari seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah Papua Barat Daya,” ujarnya.
Ahmad menyatakan, kebijakan pemekaran ini bagian dari proses percepatan pembangunan dan itu berlaku di seluruh wilayah. Menurutnya, dengan lahirnya provinsi baru di Papua Barat, bisa mempercepat proses pembangunan dan pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
“Memang kalau bicara percepatan pembangunan tidak cukup hanya sampai di pemekaran provinsi saja, tetapi harus diikuti dengan pemekaran-pemekaran di tingkat kabupaten, kota dan juga pemekaran di tingkat distrik atau kelurahan,” bebernya.
Panja Komisi I DPR RI juga menyinggung proses pembentukan provinsi PBD akan digodok DPR RI dalam dua pekan kedepan.
Sementara itu, Paulus Waterpauw, penjabat gubernur Papua Barat, mengatakan, pemerintah daerah bersama masyarakat mendukung penuh pemekaran provinsi Papua Barat Daya.
“Dukungan tersebut dibuktikan dengan adanya deklarasi dukungan berkomitmen mendukung implementasi kebijakan otonomi khusus, untuk percepatan pembangunan di Papua dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dalam ini Presiden dan DPR RI untuk segera merealisasikan daerah otonomi baru yaitu PBD,” ujar Waterpauw.
Kepada tim DPR RI, Lambert Jitmau, ketua tim percepatan pemekaran calon DOB Papua Barat Daya, mengatakan, perjuangan hadirnya provinsi Papua Barat Daya sudah lama yakni sejak 20 tahun yang lalu.
“Kami hanya minta satu saja, mekarkan provinsi PBD. Infrastruktur dasar semua sudah tersedia, kami siap memberikan dukungan untuk kepentingan pembangunan di wilayah ini,” ujarnya.
Lambert Jitmau juga menyatakan, “Dukungan semua pihak sudah jelas, sehingga jangan pikirkan yang lain. Bantu kami hadirkan provinsi ini, karena pemekaran memperpendek rentan kendali pelayanan pemerintahan. Tidak ada solusi lain untuk bangun Papua, hanya pemekaran solusinya.”
Dua wakil ketua dan delapan anggota DPR RI turut mendampingi Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam kunker ini.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
