JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sejumlah pernyataan tegas disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia bersama solidaritas rakyat, mahasiswa dan berbagai organisasi gerakan saat aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Utara, Senin (6/3/2023).
Aksi penyampaian aspirasi bertujuan mendesak negara Republik Indonesia segera mencari solusi untuk menyelesaikan rentetan konflik berdarah di Tanah Papua.
Pernyataan sikap badan pengurus KNPB Konsulat Indonesia yang dibacakan dalam aksi demontrasi terdiri dari 12 poin. Statement para prinsipnya mendesak negara Indonesia segera mengambil kebijakan tepat demi kemanusiaan di Tanah Papua.
- Mendorong agar segera usut tuntas kasus penembakan yang menewaskan 10 warga sipil di Wamena, kabupaten Jayawijaya.
- Mendorong agar dibentuk tim Investigasi Independen yang serius dan transparan dalam mengawal dan menangani kasus penembakan itu.
- Segera usut tuntas dan pecat anggota Polri yang melakukan penembakan terhadap salah satu warga sipil di kabupaten Dogiyai pada tanggal 21 Januari 2023.
- Kesepakatan pembayaran/denda adat yang dilakukan oleh pihak keamanan (TNI/Polri) kepada keluarga korban tidak boleh menggugurkan proses hukum.
- Kami menyatakan dengan tegas bahwa pembayaran penembakan nyawa manusia di Wamena pada tanggal 28 Februari 2023 itu tidak sesuai hukum adat masyarakat wilayah Lapago. Pembayaran versi elit politik lokal dan versi pemerintah setempat. Nyawa manusia tidak bisa diganti dengan nilai rupiah.
- Kami meminta pihak korban dan pelaku melakukan kesepakatan seperti tanda bukti, tanda tangan di atas meterai.
- Meminta aparat keamanan (TNI/Polri) menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menghimbau agar segera evaluasi kinerja aparat keamanan di Tanah Papua.
- Kami menegaskan kepada penjabat gubernur Pegunungan Papua bapak Nikolaus Kondomo stop dengan kebijakan melawan adat Papua. Saudara harus sadar bahwa nyawa manusia tidak bisa diganti dengan uang!.
- Kami menyatakan dengan tegas kepada bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua stop mengambilalih tanah adat masyarakat di Lembah Balim Wamena.
- Mendesak pemerintah Repubik Indonesia segera tarik kembali pasukan militer organik dan non organik dari teritori West Papua.
- Negara Indonesia segera membuka ruang dialog untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Tanah Papua.
- Negara Indonesia segera membuka akses jurnalis internasional agar meliput langsung situasi dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
Manado, 6 Maret 2023
Diserahkan R. Papua Wandikbo kepada DPRD Sulawesi Utara
Mengetahui,
Penanggung Jawab BP KNPB Konsulat
David Faluk
