Sabtu 2014-02-08 10:36:15
PAPUAN, Jayapura — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua di Jayapura menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Papua membuat kekacauan di wilayah paling timur ini. Badan ini juga dinilai memeras masyarakat kecil.
ORI Papua juga menilai, badan itu merupakan bentuk ketidakadilan. Hal ini kemukakan kepala ORI Perwakilan Papua di Jayapura, Sabar Oliv Iwanggin kepada Suara Papua di ruang kerjanya di Entrop, Kota Jayapura, Senin (3/2).
Sabar menegaskan, jika BPJS hendak melayani masyarakat dengan baik, layanilah dengan baik jangan membuat bingung masyarakat. Lanjut dia, sama saja dengan membuat kacau di Papua. Karena, Papua sudah memiliki Kartu Papua Sehat (KPS) tetapi dengan adanya BPJS membuat sampai semua masyarakat terpaku pada BPJS.
Â
"Ini kan bentuk-bentuk pemerasan dan ketidakadilan. Karena, bayar tidak bayar asuransi tetap jalan terus," nilainya.
Menurut Sabar, BPJS itu aneh tapi nyata. BPJS kan meminta iuran dari masyarakat. "Masyarakat bayar iuran, kemudian mau pergi berobat di rumah sakit, itu susah sekali. Alasan dari rumah sakit selalu beginilah-begitulah, susah untuk dilayani," tuturnya.
Ia menilai, mereka (BPJS) menerima iuran dari masyarakat kemudian jalan legang-lengong, namun tidak melihat implementasinya hingga ke masyarakat kecil (akar rumput).
Â
"Ada kasus di rumah sakit Abepura, satu ibu ini pasien dan peserta BPJS, dia masuk kemudian mendapat resep dari dokter untuk beli obat di apotik karena tidak diklaim atau diluar dari klaim BPJS," ungkapnya.
Sabar menambahkan, segala sesuatu yang tidak transparan mendingan tak usah diberlakukan lantaran pertanggung jawabannya tidak jelas.
Melania Kiriho, asisten Ombudsman Papua mengatakan, katanya asuransi ini gotong-royong. "Masyarakat yang tidak mampu saja harus bayar Rp. 25.000," tegas Melan.
MIOSINDI
