ArsipPemerintah Indonesia Harus Jamin Hak Kebebasan Berekspresi di Tanah Papua

Pemerintah Indonesia Harus Jamin Hak Kebebasan Berekspresi di Tanah Papua

Senin 2012-05-28 14:04:15

Demikian penegasan Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, ketika menghubungi suarapapua.com, Senin (28/5), dari Manokwari, Papua Barat.

Menurut Warinussy, pemerintah Indonesia harus mampu menjamin bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah sesuatu hak asasi yang sangat penting dan mestinya dilindungi.

Demikian juga dengan perbedaan pandangan politik warga negaranya yang tidak bisa serta merta dipandang sebagai sesuatu yang harus ditindak dengan menggunakan kekerasan dan aturan-aturan hukum yang bersifat represif seperti halnya pasal 106 dan 110 KUH Pidana Indonesia.

Lanjut Warinussy, Pemerintah Indonesia sudah harus serius memberi ruang dan tempat bagi terciptanya dialog damai yang adil dan transparan serta netral diantara pemerintah sendiri dengan wakil-wakil Tanah Papua yang dipilih dan ditunjuk oleh Orang-Orang Asli Papua sendiri.

Berkenaan dengan itu, peraih penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" tahun 2005 ini juga  menghimbau Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil keputusan penting dalam mengatur segera pembebasan terhadap para aktivis Papua yang dihukum dan dipenjarakan karena alasan berbeda pandangan politik dengan pemerintah.

Mereka  yang dipenjara karena alasan perbedaan pandangan politik adalah Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Selpius Bobii, Dominikus Sorabut, August Makbrawen Sananay Kraar dan Edison Kladius Waromi.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

0
Kekosongan tugas yang menyolok di mata itu harus menjadi tanggung jawab prioritas yang mesti diemban para calon pemimpin yang tengah bergulat merebut kursi parlemen. Dalam urusan dan keputusan-keputusan politik kedepan di masing-masing provinsi dan kabupaten diharapkan sudah bisa menyediakan instrumen kebijakan dan peraturan yang lebih mengutamakan dan menyelamatkan rakyat Papua yang berkutat dengan kegiatan ekonomi kerakyatan di Tanah Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.