Senin 2012-05-28 14:04:15
Demikian penegasan Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, ketika menghubungi suarapapua.com, Senin (28/5), dari Manokwari, Papua Barat.
Menurut Warinussy, pemerintah Indonesia harus mampu menjamin bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah sesuatu hak asasi yang sangat penting dan mestinya dilindungi.
Demikian juga dengan perbedaan pandangan politik warga negaranya yang tidak bisa serta merta dipandang sebagai sesuatu yang harus ditindak dengan menggunakan kekerasan dan aturan-aturan hukum yang bersifat represif seperti halnya pasal 106 dan 110 KUH Pidana Indonesia.
Lanjut Warinussy, Pemerintah Indonesia sudah harus serius memberi ruang dan tempat bagi terciptanya dialog damai yang adil dan transparan serta netral diantara pemerintah sendiri dengan wakil-wakil Tanah Papua yang dipilih dan ditunjuk oleh Orang-Orang Asli Papua sendiri.
Berkenaan dengan itu, peraih penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" tahun 2005 ini juga menghimbau Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil keputusan penting dalam mengatur segera pembebasan terhadap para aktivis Papua yang dihukum dan dipenjarakan karena alasan berbeda pandangan politik dengan pemerintah.
Mereka yang dipenjara karena alasan perbedaan pandangan politik adalah Filep Karma, Forkorus Yaboisembut, Selpius Bobii, Dominikus Sorabut, August Makbrawen Sananay Kraar dan Edison Kladius Waromi.
OKTOVIANUS POGAU
