ArsipPeringati HUT Kemerdekaan Papua, AMP Pastikan Long March ke Istana Negara

Peringati HUT Kemerdekaan Papua, AMP Pastikan Long March ke Istana Negara

Minggu 2014-11-30 23:13:30

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Ratusan pemuda dan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Senin (1/12/2014) besok, akan melakukan aksi demo damai berupa long march dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara, Jakarta Pusat.

Ketua Umum AMP, Jefry Wenda mengatakan, aksi long march tersebut digelar untuk memperingati hari kemerdekaan Papua Barat yang jatuh pada tiap 1 Desember.

 

“Semua anggota AMP dari seluruh komite kota di Jawa dan Bali sudah merapat ke Jakarta, kami akan melakukan aksi besok, long march nanti dari Bundaran HI menuju Istana Negara,” kata Wenda kepada suarapapua.com, Minggu sore.

 

Wenas Kobogau, salah satu anggota AMP dari Komite Kota Bandung mengungkapkan, massa aksi dari Bandung akan merapat ke Jakarta menggunakan satu buah bus. (Baca: PM PNG Sewa Pesawat Berangkatkan Delegasi Papua Barat ke Vanuatu).

 

“Kami ada sekitar 60 orang, teman-teman dari komite kota lain sudah di Jakarta, kami akan aksi menuju Istana Negara demo besok,” kata Wenas. (Baca: PM Vanuatu: 1 Desember Libur Nasional Kemerdekaan Papua di Vanuatu).

 

Menurut Wenas, AMP ingin menyampaikan keinginan luhur bangsa Papua Barat kepada masyarakat Indonesia, secara khusus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta.

 

"Kami ingin merdeka dan berdaulat penuh di atas tanah air kami sendiri, Jokowi harus tahu keinginan luhur rakyat Papua Barat, kami tidak tuntut kesejahteraan,” kata Wenas.

 

Sementara itu, Ketua Panitia aksi, Samuel Nawipa mengatakan, sekitar 700 mahasiswa Papua di Jawa dan Bali telah memastikan diri untuk berpartisipasi dalam aksi 1 Desember nanti. (Baca: Simposium Rakyat Papua Barat Digelar 1 Desember 2014).

 

“Kita tidak boleh lelah memperjuangkan hak hidup, dan hak politik kita yang telah dirampas oleh Indonesia sejak tahun 1969 lalu,” kata Samuel. (Baca: 1 Desember Harus Jadi Momen Melawan Lupa Pelanggaran HAM di Papua).

 

Samuel menambahkan, klaim Indonesia yang melihat persoalan Papua yang disamakan dengan kesejahteraan adalah pembohongan besar, sebab rakyat Papua yang memiliki hutan, gunung, dan laut yang telah memberikan makan dunia.

 

“Itu kekayaan dan hasil kami, bukan milik Indonesia, dan kami sudah kaya, tidak perlu retorika kekerasan dari militer Indonesia, makanya Indonesia harus angkat kaki dari tanah Papua,” kata Samuel.

 

Sementara itu, pada 1 Desember, di Vanuatu akan berlangsung pertemuan antar pimpinan politik rakyat bangsa Papua Barat untuk membicarakan penyatuan dan keanggotaan Papua di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). (Baca: Mahasiswa Papua Dukung Simposium Politik Papua Barat di Vanuatu).

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

0
“Amar Putusan: Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 tahun kurungan,” begitu ditulis di laman resmi Mahkamah Agung.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.