Jumat 2012-10-12 10:20:00
Menurut Warinussy, dirinya sebagai pembela HAM di Tanah Papua melihat bahwa sudah saatnya pemerintahan Presiden SBY memberi respon yang terbuka, tidak ragu-ragu dan tanpa tendesi apapun dalam menyikapi secara baik aspirasi politik rakyat Papua tersebut.
â€Bagaimanapun sebenarnya rakyat Papua sudah berjalan cukup jauh dalam memetakan berbagai hal yang selama ini merupakan masalah yang terjadi serta potensi-potensi pemicu terjadinya masalah dan konflik tersebut serta keterkaitan berbagai pihak di tanah Papua maupun di Jakarta yang selama ini memiliki andil dalam melahirkan suasana yang berdimensi konflik di daerah ini.
Hal itu terbukti nampak dalam penyelenggaraan Konperensi Perdamaian di Tanah Papua (KPP) pada tanggal 5-7 Juli 2011 yang lalu yang difasilitasi oleh Jaringan Damai Papua (JDP) yang dikoordinir oleh Pater DR.Neles Tebay,†kata Warinussy.
Ditambahkan oleh pengacara senior ini, adalah sangat bijaksana dan pasti memperoleh salut dari mayoritas rakyat Papua, jika Presiden SBY mau membuka diri dan ruang bagi dimulainya pembicaraan penting dalam konteks mempersiapkan penyelenggaraan dialog itu sendiri bersama rakyat Papua dengan difasilitasi atau dengan meminta pandangan dan pendapat serta saran dari Pater DR.Neles Tebay dan JDP.
â€Satu catatan saya bahwa sebagaimana telah kita pahami semua bahwa pendekatan yang semestinya digunakan oleh Presiden dalam rangka penyelesaian masalah dan konflik di Tanah Papua sudah tidak tepat lagi degan pendekatan kesejahteraan, tetapi pendekatan sosio-antropoligis dan pendekatan politik dengan menggunakan dialog sebagai media utama,†ujarnya.
Mengakhiri komentarnya, Warinussy juga mengatakan bahwa perbedaan pandangan soal pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) di tahun 1969 lalu perlu dicarikan bentuk penyelesaiaannya.
OKTOVIANUS POGAU
