ArsipAkhirnya, Gubernur Tebang Pohon Lambang Kebersamaan

Akhirnya, Gubernur Tebang Pohon Lambang Kebersamaan

Jumat 2013-04-19 15:21:45

PAPUAN, Jayapura — Baru 10 hari menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal, buat satu gebrakan “hebat”, yakni, menebang pohon beringin yang terletak di halaman Kantor Gubernur Papua, Jumat (18/4/2013) pagi tadi.

Pantau suarapapua.com, sejak pukul 08.00 Wit, puluhan masyarakat menggunakan alat penebang pohon seperti sensor, parang, dan kapak, terus memangkas, sekaligus menebang batang-batang pohon yang sudah hampir 50 tahun berdiri megah di halaman Kantor Gubernur.

 

Beberapa buah truck dan mobil pick up untuk mengangkut dahan dan batangan kayu yang telah ditebang juga diparkir tak jauh dari halaman kantor Gubernur.

Ratusan pegawai negeri yang sehari-hari bekerja di Kantor Gubernur Papua, juga terus memantau dan menyaksikan jalannya penebangan pohon.

Beberapa pegawai negeri secara terang-terangan menolak kebijakan penebangan pohon yang diusulkan Gubernur Papua, sebab pohon beringin tersebut dinilai punya nilai sejarah penting antara Papua dan negara Papua New Guinea (PNG).

“Kalau mau dipangkas biar rapi, mungkin tidak masalah, tapi kalau langsung mau ditebang, kami kira sangat keliru. Pohon ini punya nilai sejarah yang sangat tinggi, dan harus diketahui juga oleh pak Gubernur,” ujar salah satu pejabat yang enggan di tulis namanya kepada media ini di halaman kantor Gubernur.

Sekertaris Eksekutif Foker LSM Papua, Lien Maloali, yang juga sedang menyaksikan penebangan pohon beringin di halaman kantor Gubernur menyesalkan kebijakan Gubernur, pasalnya selama ini pohon tersebut disimbolkan sebagai lambang kebersamaan antara masyarakat PNG, dengan masyarakat Papua Barat.

“Pohon ini ditanam oleh Perdana Menteri PNG, Michael Somare, zaman Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Soetran di tahun 1976. Pohon ini ditanam untuk membuka hubungan baik antara masyarakat Papua dengan PNG, pohon ini punya nilai sejarah yang sangat tinggi, kami sangat menyayangkan kebijakan Gubernur yang menebang pohon tersebut,” ujar Maloali, saat ditemui wartawan di halaman Kantor Gubernur Papua, siang tadi.

Menurut Maloali, dirinya juga telah berusaha menghubungi Menteri Lingkungan HIdup, Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dan juga juru bicara Presiden SBY, Dr. Daniel Sparinga, terkait penolakan rencana penebangan pohon tersebut.

“Kalau pak Menteri berjanji akan menyampaikan kepada pak Gubernur, sedangkan pak Jubir presiden sudah berusha hubungi ke Papua, namun koneksi jelek sehingga tidak bisa tersambung, intinya kami menolak penebangan pohon tersebut,” tegas Maloali.

Beberapa saat lalu Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan akan menebang pohon beringin tersebut dengan alasan untuk menata halaman Kantor Gubernur agar kelihatan lebih rapi.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.