Terjangkit Korupsi, KPK Diminta Tangkap Empat Kepala Daerah di Papua

Rabu 2014-12-03 22:08:00

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Forum Pembela Demokrasi (FPD) Papua berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2014) pagi, terkait maraknya korupsi di Provinsi Papua.

Seperti yang dilansir dari news.metrotvnews.com, FDP meminta KPK supaya segera menangkap empat kepala daerah di Papua yang terjangkit kasus korupsi.

 

Koordinator aksi, Yan Matuan, dalam orasinya mengatakan, Papua menjadi surga bagi kepala daerah yang gemar korupsi. Kondisi ini diperparah penegakkan hukum yang sangat lemah dan rapuh di Provinsi paling timur wilayah Indonesia ini.

 

"Kami mendesak kepada KPK segera serius memproses hukum terhadap para pejabat yang telah terlibat kasus Tipikor," kata Matuan.

 

Mereka menuding kepala daerah kerap menjadikan kekuasaan sebagai senjata untuk mengancam kelompok dan aktivis antikorupsi dan demokrasi.

 

"Lebih parahnya, penguasa sering intervensi bahkan intimidasi polisi, jaksa dan hakim," imbuh Matuan.

 

Ke empat kepala daerah adalah Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom, Bupati Tolikara Usman Wanimbo Genongga, dan Bupati Nabire Isaias Douw.

 

Berikut rincian dugaan kasus korupsi oleh empat kepala daerah versi FDP:

Pertama: Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, diduga tersangkut kasus penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2005/2006 saat menjabat Kepala Dispenda Jayapura. Total kerugian negara hasil audit BPK, sebesar Rp 20 Miliar.

Kedua: Bupati Tolikara Usman Wanimbo Genogga, diduga tersangkut kasus penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2007/2008, saat menjabat Kepala Dinas Keuangan, Kabupaten Mamberamo Tengah. Total kerugian negara, hasil audit BPK, sebesar Rp. 25 Miliar.

Ketiga: Bupati Lanny Jaya, Befa Jigibalom, diduga terkait penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU). Total kerugian negara, hasil audit BPK, sebesar Rp 40 Miliar

Keempat: Bupati Nabire, Isaias Douw, diduga terkait penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2006/2007, soal pembangunan lapangan terbang di Nabire. Total kerugian negara, hasil audit BPK, sebesar Rp 35 Miliar.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKAEL KUDIAI