ArsipAda Unsur Kesengajaan Dalam Pileg Intan Jaya

Ada Unsur Kesengajaan Dalam Pileg Intan Jaya

Selasa 2014-07-01 14:27:30

PAPUAN — Persoalan hasil penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 di Kabupaten Intan Jaya, Papua, diduga ada unsur kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu.

Kepentingan politik segelintir orang lebih dominan, berdampak pada keretakan kekerabatan dan persaudaraan yang sudah ditanamkan sejak dahulu.

 

Tokoh Masyarakat Kabupaten Intan Jaya, Vinsen Sondegau mengatakan, keterlibatan pihak tertentu secara sengaja memperpanjang masalah Pileg di Intan Jaya.  

 

"Saya melihat ada unsur kesengajaan dalam Pileg Intan Jaya,” kata Vincen kepada suarapapua.com di Jayanti, Nabire, Senin (30/6/2014).

 

“Saya mencurigai Pileg Intan Jaya akan ditetapkan dan diumumkan setelah Pilpres 9 Juli mendatang,” ujarnya.

 

Ia mengaku pernah ke Jayapura menemui salah satu caleg dari Partai Demokrat yang sudah lama menunggu hasil pleno penetapan calon legislatif terpilih tahun 2014.  

 

“Karena terlalu lama, saya mengajak caleg tersebut untuk pulang ke Nabire.”

 

Menurut Vincen, KPU Intan Jaya tidak lakukan pleno terbuka, sumber masalah yang hingga kini belum selesai.

 

“Selain pleno tertutup, beberapa hal juga yang menghalangi adalah rencana pengumuman CPNS dan penerimaan CPNS tahun 2014,” tutur Vincen.

 

Tokoh masyarakat Intan Jaya ini mengatakan, dirinya sudah tak terlibat dalam politik karena dampaknya kurang baik dalam konteks hubungan sosial kemasyakaratan.

 

“Dulu saya pernah terlibat politik saat daerah ini masih belum dimekarkan. Saya pulang balik Enarotali, Kabupaten Paniai hanya untuk urus politik. Saat ini saya sudah undur, karena saya melihat politik itu sangat busuk. Dampaknya besar, seperti yang sementara terjadi di Kabupaten Intan Jaya," tuturnya.

 

MIZAEL MAISINI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.